Kasus SN Bukti Premanisme di DPR Makin Berani dan Vulgar

Spread the love

BataraNews.com – Kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres Jusuf Kalla, dan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan oleh petinggi DPR RI berinisial SN semakin marak diperbincangkan diberbagai media sosial.

Ketua Presidium LSM Peduli Kejujuran (Pijar), Andi Syamsul Bahri menilai kasus SN membuktikan bahwa premanisme di DPR semakin tumbuh subur, bahkan diperiode pemerintahan Jokowi semakin berani dan vulgar.

“Mereka (DPR, red) semakin berani dan vulgar dengan mencatut nama Presiden. Bahkan melobi pimpinan Freeport dalam perpanjangan kontrak dengan menyuap para pejabat elit,” ujarnya, Rabu (18/11/2015).

Menurut Andi, kunjungan para Anggota DPR RI ke Amerika merupakan rentetan peristiwa yang ada kaitannya dengan kasus SN. Ia menduga ada lobi petinggi Freeport di Amerika.

“Kasus SN, tidak serta-merta timbul begitu saja. Tetapi ada rentetan peristiwa sebelumnya, yakni lawatan SN dan FZ ke Amerika dan ikut melakukan kampanye salah satu kandidat Presiden dari Partai Republik Donald Trump,” tegas pria yang akrab disapa Daeng ini.

Daeng pun menyayangkan pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh pimpinan DPR, karena menurunkan harkat dan martabat bangsa.

“Pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh Pimpinan lembaga tinggi negara merupakan peristiwa yang sangat memalukan dan menurunkan harkat dan martabat bangsa. Karena mereka memberi jaminan kepada Freeport untuk tetap melakukan pelanggaran Undang-undang Minerba,” kata Andi.

Perilaku SN, tambahnya, membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak berpihak pada rakyat, malah mencari keuntungan sendiri.

“Memakai baju jabatannya sebagai wakil rakyat, tetapi tidak mencerminkan perilaku sebagai wakil rakyat,” ungkapnya.

Andi mengharap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberi sangsi pemecatan.

“Kami atas nama LSM Pijar, meminta kepada MKD untuk menjatuhkan sangsi pemecatan SN, seperti kasus Azzidin dari Partai Demokrat yang dipecat dari keanggotaan DPR karena menjadi makelar pemondokan Haji,” tegas Andi.

Selain itu, Andi berharap MKD bebas dari intervensi pihak lain atau ada kepentingan politik, dan mampu memutus dengan berpatokan kepada hukum yang berlaku.

“Seharusnya SN dipecat dari keanggotaan dewan. Beranikah MKD melakukannya?,” pungkasnya.