BataraNews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditantang untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang pernah dikeluarkan oleh Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden. Pasalnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menduga ada kejanggalan dalam penerbitan Inpres tersebut.

“Ini ironis, Megawati mengeluarkan Inpres bagi obligator yang mencuri obligasi kita. Tiba-tiba mereka dilepas begitu saja. Lima obligator ini harus dikawal untuk dituntaskan,” ujar Sekretaris Jenderal Fitra, Yenny Sucipto, dalam konferensi pers di kantor Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2015).

Yenny menjelaskan, Inpres tersebut pada intinya memberikan jaminan kepastian pada obligator yang kooperatif dan sanksi bagi obligator yang tidak kooperatif. Namun, bukannya menagih utang para obligator, Inpres tersebut malah digunakan untuk menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) pada lima obligator.

Yenny melanjutkan, kejanggalan mulai tampak pada lima obligator kelas atas yang mendapat stempel lunas, sementara mereka masih memiliki kewajiban untuk melunasi utang kepada negara.

Yenny mengatakan, dari total Rp 89,9 triliun, baru 27 triliun yang diterima oleh negara. Adapun kelima bank yang menerima SKL yaitu BCA (Salim Group sebagai obligator), BDNI (Sjamsul Nursalim) sebagai obligator, BUN (M Hasan sebagai obligator), Bank Surya (Sudwikatmo sebagai obligator) dan Bank RSI (Ibrahim Risjad sebagai obligator).

Menurut Yenny, penerbitan Inpres oleh Megawati dinilai sangat memiliki keterkaitan dengan dominasi partai politik dan elite korporasi. Untuk itu, Fitra mendesak Jokowi untuk dapat meninjau ulang Inpres tersebut, dan memerintahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan audit investigasi dana SKL dan nilai aset BLBI.

“Perlu keberanian besar Jokowi. Saya yakin Jokowi cukup konsisten. Kalau Jokowi berani sama kebijakan kesejahteraan rakyat, ya harus pro juga dalam penegakan hukum,” kata Yenny.