BataraNews.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka mengatakan Pansus Angket Pelindo II menggelar rapat dengan agenda menentukan Pansus bersifat terbuka atau tertutup.

“Kita rapat di Ruang KKI, Gedung Nusantara Bulat DPR RI untuk memutuskan rapat bersifat terbuka agar rakyat bisa melihat secara gamblang kinerja wakil rakyat. Agar tidak ada “pesan sponsor yang bisa membuat wakil rakyat masuk angin”,” ujar Rieke, seperti dilansir Media Indonesia, Senin (19/10).

Rieke mengatakan, pelabuhan adalah simbol kedaulatan suatu negara. Dari pelabuhan arus barang keluar masuk suatu negara, melalui mekanisme ekspor, impor, sampai selundupan. Dari mulai bahan baku industri, barang jadi, termasuk pangan seperti daging dan beras impor. Hal ini termasuk juga pintu masuk dan pintu keluar dari segala transaksi yang illegal dan penyelundupan baik barang, jasa, dan manusia.

“Dengan membenahi pelabuhan utama negeri ini, kasus penyelundupan narkoba, sampai kasus human trafficking bisa kita berantas. Katanya Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia. Tanpa benahi pelabuhan adalah hal mustahil. Ekonomi biaya tinggi pun salah satu penyebabnya adalah tata kelola pelabuhan,” tandasnya.

Pihaknya menilai terdapat indikasi-indikasi pelanggaran hukum dan penyimpangan yang dilakukan oleh Pelindo II, sebagai pelabuhan utama berbentuk BUMN.

“Sebagai Ketua Pansus Angket Pelindo II, saya memohon dukungan dari masyarakat luas agar sidang-sidang pansus ini bersifat terbuka untuk umum. Kabarnya, pihak-pihak yang terindikasi bermasalah sudah mulai melakukan operasi senyap untuk membuat fakta tak terang benderang,” jelasnya.

Adapun, Pansus Angket Pelindo II sudah dibentuk dan akan bekerja kurang lebih 60 hari ke depan untuk mengungkap berbagai indikasi penyimpangan tersebut.

Berdasarkan UU 17/2014 tentang MD3, Pansus berwenang memanggil siapa pun, dari warga negara biasa, badan hukum, pejabat pemerintah hingga pejabat negara, dan bisa lakukan pemanggilan paksa dan sandera melalui kepolisian apabila yang bersangkutan menolak pemanggilan tanpa alasan yang jelas. (Sumber: Media Indonesia)