BataraNews.com – Bencana kabut asap yang menyelimuti Provinsi Riau telah memasuki kondisi darurat. Pemerhati Lingkungan sekaligus Mandataris Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Riau, Irwan Maryulin mengatakan, bencana asap tersebut diakibatkan oleh oknum-oknum pelaku pembakaran yang diduga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di lokasi perkebunan.

“Disaat musim kemarau inilah, mereka memanfaatkan atau melakukan pembakaran dengan skala besar, tanpa memikirkan dampaknya,” ujarnya kepada BataraNews.

Irwan menilai, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kurang tegas dalam menindak koorporasi yang melakukan pembakaran tersebut.

“Harusnya sejak awal sudah ada pencegahan. Pemerintah seharusnya mengecek terlebih dahulu sebelum mengeluarkan izin,” tegasnya.

Pengecekan perusahaan itu, tambah Irwan, meliputi menara pantau, menara air, jumlah keamanan sesuai dengan luas area, dan alat kelengkapan pemadam kebakaran di lokasi.

“Jika tidak ada, perusahaan tersebut dapat dikenakan sangsi tegas, cabut izin serta ditindak, karena telah merugikan khalayak ramai dan mengganggu stabilitas,” ungkapnya.

Sedangkan motif pembakaran hutan itu, menurut Irwan bertujuan memanfaatkan lahan secara murah.

“Disaat musim kemarau, mereka melakukan pembakaran dengan tujuan pemanfaatan lahan secara murah,” katanya.

Terkait kabar tuntutan warga bumi “Lancang Kuning” yang menuntut pemerintah, ‘Merdeka dari Asap, atau Riau Merdeka seutuhnya’, Irwan menegaskan hal itu hanya isu yang dihembuskan sekelompok orang demi kepentingan.

“Itu hanya isu yang dihembuskan segelintir orang , yang intinya harus diselesaikan permasalahan asap sesegera mungkin. Tindak tegas perusahaan yang melakukan pembakaran. Pemerintah daerah harus transparan dalam menindaknya. Ini masalah keinginan saja melakukannya,” pungkasnya. (Biren)