Sep 8, 2015

BataraNews | Oleh: Haris Rusly (Petisi 28)

SATU tahun pemerintahan Joko-Kalla telah terbukti digerakan tanpa konsepsi & strategi pembangunan, yg mencakup pembangunan aspek lahir & batin. Tak ada konsepsi yg visioner & kompatibel untuk menggerakan pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum & hankam menuju tercapainya tujuan bernegara.

Di era Orde Baru yg pernah kita tentang saja dibangun di atas sebuah landasan “konsepsi & strategi pembangunan” yg bisa kita baca di dalam buku “Akselerasi 25 Tahun Pembangunan” (Ali Moertopo).

Konsepsi & strategi pembangunan diperlukan untuk memberi landasan ideologis, serta membingkai secara konstitusional setiap program & projek untuk menuju pada tujuan bernegara yg digariskan di dalam Pembukaan UUD 1945.

Pemerintahan yg dijalankan tanpa landasan sistem negara yg kuat, tanpa sebuah strategi & konsepsi, pasti dimanfaatkan oleh komplotan saudagar yg duduk di dalam struktur pemerintahan maupun komplotan taipan yg ada di luar pemerintahan, untuk melakukan perampokan melalui meng-create berbagai skema projek untuk membesarkan perusahaan pribadinya.

Sebagai contoh Pemerintahan Joko-Kalla digerakan tanpa konsepsi pembangunan adalah projek kereta cepat Jakarta-Bandung yg melibatkan investasi dari dua negara besar, China & Jepang. Bayangkan, sebuah projek yg telah melewati fase perencanaan hingga proses tender, namun tiba-tiba dibatalkan oleh Presiden Joko. Demikian juga projek pembangkit listrik 35.000 MW yg dimotori oleh saudagar Jusuf Kalla tanpa terlebih dahulu mengevaluasi projek pembangkit listrik 10.000 MW yg menuai banyak masalah di sejumlah daerah.

Dua contoh kasus tersebut menggambarkan bagaimana para saudagar & taipan nasional yg bekerjasama dengan investor asing meng-create berbagai skema projek yg ditujukan semata untuk merampok membesarkan perusahaannya.

(bersambung)