Tolak Omnibus Law, Ketum PBHMI MPO : Jika Jokowi tak Berani Terbitkan Perppu, Lebih Baik Turun

Protes dan kecaman terhadap disahkannya Undang Undang nomor 11 tahun 2020 terus digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat, buruh hingga mahasiswa.

Aksi unjuk rasa menolak diberlakukannya UU Cipta Kerja pun terus dilakukan di berbagai daerah termasuk di ibu kota Jakarta.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Affandi Ismail, dalam orasinya pada aksi unjuk rasa yang dilakukan di Patung Kuda Arjuna Wijaya Jakarta, Selasa 11 November 2020 menuntut dan mendesak agar Presiden RI, Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Nomor 11/2020 Cipta Kerja.

Baca Lainnya :

• Sebut Habib Rizieq, Prajurit TNI AD Terkena Sanksi Militer0
• Nasib Proyek LRT Warisan Ahok: Sepi dan Ada Opsi Rute Disetop Anies0
• Hari Ini, Gatot Nurmantyo sampai Susi Pudjiastuti Terima Bintang Penghargaan0
• Epidemiolog Kritik Anies Temui Rizieq: Bukan Hal yang Bijak0
• Anies Baswedan Sudah Bertemu Rizieq Shihab0

Dirinya menegaskan, bahwa HMI MPO, bersama elemen masyarakat dan gerakan mahasiswa akan terus melakukan aksi penolakan sampai pemerintah menerbitkan Perppu atas lahirnya UU Cipta Kerja tersebut.

“Selanjutnya yang akan terus kita galakkan, yang akan terus kita himpun, sampai pemerintah, sampai negara ini benar-benar menggagalkan, benar benar membatalkan Undang Undang Omnibus Law,” teriak Affandi dalam orasinya, Selasa (10/11/2020).

Mahasiswa program Doktoral UNJ ini menegaskan, jika presiden Jokowi tidak berani menerbitkan Perppu atas UU Omnibus Law, maka dirinya mendesak agar presiden Jokowi lebih baik mundur dari Jabatannya.

“Maka presiden harus berani, harus gentle men, turun dari jabatannya sebagai presiden republik Indonesia, Allahu Akbar,” tegas Affandi. [SB]