Usai HTI, Larangan Eks FPI Ikut Pemilu-Pilkada akan Dibahas

DPR bakal membahas hak politik mantan anggota Front Pembela Islam (FPI) dalam revisi undang-undang pemilu (RUU Pemilu). Eks FPI belum tentu dilarang menjadi peserta pemilu dan pilkada seperti eks HTI dan PKI.

Sebelumnya, draf revisi UU Pemilu sudah mengatur larangan eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Partai Komunis Indonesia menjadi calon presiden-wakil presiden, kepala daerah, anggota DPR, DPRD dan DPD.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengatakan hak politik eks FPI bakal dibicarakan lebih lanjut dalam pembahasan revisi UU Pemilu yang saat ini masih berupa draf.

Baca Lainnya :

• Prostitusi ABG di Hotel Berbintang di Sunter, 4 Korban Ditarif Rp 1,2 Juta0
• Militer Israel Umumkan Rencana Serang Iran0
• ASN Selingkuh dan Mesum Dalam Mobil, Bupati Sampang Ancam Pecat0
• RUU Pemilu: Calon Presiden & Kepala Daerah Wajib Kader Parpol0
• Manuver Ali Lubis Minta Anies Mundur Berujung Polemik0

"Mengenai eks FPI, belum ada pembahasan. Nanti kita lihat ke depan perkembangannya seperti apa," kata Luqman kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/1).

Dia lalu menegaskan bahwa tujuan serta pandangan FPI terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI berbeda dengan HTI dan PKI.

Luqman berpendapat kans eks anggota FPI menjadi calon peserta pileg, pilpres, dan pilkada masih terbuka.

"Menurut saya, tujuan organisasi FPI, juga pandangannya terhadap Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, berbeda dengan HTI dan PKI. Menurut saya, pintu eks anggota FPI masih terbuka utk berpartisipasi dalam pemilu," katanya.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>