Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Nakertrans dan Energi) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, Pemerintah Provinsi hanya bertugas untuk mendata tenaga kerja yang terkena PHK atau dirumahkan tapi tidak menerima upah (unpaid leave) akibat wabah virus corona ( Covid-19).

Sedangkan, proses verifikasi untuk mendapatkan Kartu Pekerja akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

"(Disnakertrans) mendata saja.Nanti akan diverifikasi ulang dari kementerian yang membidangi," ucap Andri saat dihubungi, Sabtu (4/4/2020).

Baca Lainnya :

• Erick Thohir: Jangan Sampai Ekonomi RI Stagnan karena Telat Antisipasi0
• Kalahkan Federer, Djokovic Juara Wimbledon0
• Peta Wisata Bandung, Mulai dari Lembang - Ciwidey0
• Alasan Taman Bunga Ditutup Bikin Geleng Kepala0
• Ini 3 Fakta Tentang Hari Raya Umat Islam Sedunia0

Menurut Andri, pihaknya telah mengirim formulir pendaftaran ke semua pengusaha dan serikat buruh.

"Kita kan udah kirim ini ke semua pengusaha dan serikat buruh.Yang penting by name atau NIK dan by address," kata dia.

Berdasarkan data Disnakertrans DKI hingga Sabtu (4/4/2020) sore, sudah ada 88.835 buruh dari 11.104 perusahaan yang terdata.

Rinciannya, sebanyak 16.065 pekerja dari 2.008 perusahaan terkana PHK dan 72.770 pekerja dari 9.096, dirumahkan.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>