- Prostitusi ABG di Hotel Berbintang di Sunter, 4 Korban Ditarif Rp 1,2 Juta
- Hoax...! Kabar yang Katakan BI Cetak Uang Rp300 Triliun
- Militer Israel Umumkan Rencana Serang Iran
- ASN Selingkuh dan Mesum Dalam Mobil, Bupati Sampang Ancam Pecat
- Aturan Turunan Omnibus Law Siap Diteken Jokowi Pekan Depan
- RUU Pemilu: Calon Presiden & Kepala Daerah Wajib Kader Parpol
- Manuver Ali Lubis Minta Anies Mundur Berujung Polemik
- Respons Istana soal Korupsi PTDI Diduga Mengalir ke Setneg
- Isi Surat Warga DIY ke Jokowi soal Pecat Menteri ATR
- Raffi Ahmad Dapat Suntikan Kedua Vaksin COVID-19 Bareng Jokowi
Sejumlah Kepala Daerah akan Kosong Jabatan, Ini Kata DPR

Komisi II DPR belum melakukan pembahasan terkait mekanisme pengisian jabatan kepala daerah lewat pelaksana tugas (plt). Sebab, DPR dan pemerintah baru menyepakati penundaan pilkada, tetapi belum menyepakati sampai kapan penundaan pilkada serentak itu dilakukan.
"Rata-rata akhir masa jabatan Kepala daerah yang
pilkada 2020 pada bulan Februari 2021, kesepakatan antara DPR (komisi 2),
pemerintah (mendagri) dan KPU, Bawaslu dan DKPP baru pada tahap penundaan,
belum disepakati soal waktu," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa
kepada Republika, Ahad (12/4).
Selanjutnya, DPR akan menggelar rapat kerja dengan
Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) dan KPU untuk mendengar penjelasan KPU
terkait simulasi teknis dan opsi-opsi waktunya. Politikus Partai Nasdem itu mengatakan
opsi-opsi tersebut tentu dengan mencermati perkembangan pandemi covid-19.
Baca Lainnya :
- Kemenhub: Tidak Ada Kereta Tambahan Mudik 20200
- Kemenhub Pastikan Semua Bandara Tetap Operasi Meski Corona Terus Mengganas0
- Status Lockdown COVID-19 Dicabut, Pengajuan Nikah Meningkat Drastis di Wuhan0
- Virus Corona Picu Krisis Kelaparan di Inggris0
- 5 Upaya Jokowi Selamatkan Nasib Pekerja Selama Wabah Virus Corona0
"Tentu juga berpengaruh terhadap antisipasi utk
pengisian jabatan kepala daerah lewat plt," ujarnya.
Saan berharap rapat kerja bisa digelar pada pekan ini. Saat
ini, DPR dan Kemendagri tengah menyamakan waktu agar rapat kerja tersebut bisa
digelar.
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menjelaskan terkait
pengisian kekosongan oleh plt masih tergantung dari kesepakatan waktu penundaan
yang diambil antara DPR dan pemerintah. Jika pemungutan suara pilkada serentak
disepakati digelar pada Desember 2020 maka tidak perlu ada pelaksana tugas.
"Kalau pelaksanaan itu sebelum bulan Februari, apakah
di bulan Desember berarti kan tidak ada kekosongan. Artinya pejabat bupati wali
kota dan gubernur yang sedang melaksanakan tugas itu tidak perlu di plt
kan," tuturnya kepada Republika, Ahad (12/4).
Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>
Sekilas Info
COVID-19 Indonesia Hari Ini
- Positif : 1.024.298 Sembuh : 831.330 Meninggal : 28.855 Dirawat : 164.113
Berita Populer
-
Kasus Rasisme, Ambroncius Nababan Ditahan Bareskrim!
Kasus Rasisme, Ambroncius Nababan Ditahan Bareskrim!
Polisi resmi menahan Ketua Umum Projamin, Ambroncius Nababan, tersangka kasus ujaran kebencian SARA terhadap eks Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Ambroncius . . .
-
Gerindra Minta Restorative Justice di Kasus Kerumunan Rizieq
Gerindra Minta Restorative Justice di Kasus Kerumunan Rizieq
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerapkan pendekatan restorative justice dalam kasus . . .
-
Ancaman Suami Bikin Istri Tega Bantu Perkosa Perempuan
Ancaman Suami Bikin Istri Tega Bantu Perkosa Perempuan
Gara-gara takut diceraikan, seorang istri di Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar),YN (40), tega membantu suaminya AF (30) memperkosa perempuan S (26). Pasutri ini pun . . .
-
RUU Pemilu: Calon Presiden & Kepala Daerah Wajib Kader Parpol
RUU Pemilu: Calon Presiden & Kepala Daerah Wajib Kader Parpol
Draf Revisi Undang-undang Pemilu dan Pilkada yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR 2021 mengatur bahwa syarat untuk bisa maju sebagai calon . . .
-
Manuver Ali Lubis Minta Anies Mundur Berujung Polemik
Manuver Ali Lubis Minta Anies Mundur Berujung Polemik
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mundur dari jabatannya jika tidak sanggup melawan . . .
Berita Terbaru
-
Prostitusi ABG di Hotel Berbintang di Sunter, 4 Korban Ditarif Rp 1,2 Juta
Prostitusi ABG di Hotel Berbintang di Sunter, 4 Korban Ditarif Rp 1,2 Juta
Polsek Tanjung Priok membongkar praktik prostitusi ABG di sebuah hotel berbintang di Sunter, Jakarta Utara. Muncikari berinisial RSD (20) menjual ABG tersebut ke pria . . .
-
Hoax...! Kabar yang Katakan BI Cetak Uang Rp300 Triliun
Hoax...! Kabar yang Katakan BI Cetak Uang Rp300 Triliun
Bank Indonesia (BI) memastikan tidak akan melakukan pencetakan uang sebanyak Rp300 triliun. Pernyataan ini untuk membantah kabar hoax yang menyatakan bahwa BI akan . . .
-
Militer Israel Umumkan Rencana Serang Iran
Militer Israel Umumkan Rencana Serang Iran
Panglima militer Israel menyatakan telah memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan rencana menyerang Iran.Kepala Staf Jenderal Aviv Kochavi mengatakan rencana . . .
-
ASN Selingkuh dan Mesum Dalam Mobil, Bupati Sampang Ancam Pecat
ASN Selingkuh dan Mesum Dalam Mobil, Bupati Sampang Ancam Pecat
Bupati Sampang, Slamet Junaidi angkat bicara soal ramai sejoli kepergok mesum di dalam mobil, tepatnya di sisi timur Pasar Kemisan. Bupati mengaku kasus pasangan . . .
-
Aturan Turunan Omnibus Law Siap Diteken Jokowi Pekan Depan
Aturan Turunan Omnibus Law Siap Diteken Jokowi Pekan Depan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan seluruh rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (Raperpres) dari . . .