RUU Pemilu: Calon Presiden & Kepala Daerah Wajib Kader Parpol

27 Jan 2021, 14:55:09 WIB Politik
RUU Pemilu: Calon Presiden & Kepala Daerah Wajib Kader Parpol

Draf Revisi Undang-undang Pemilu dan Pilkada yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR 2021 mengatur bahwa syarat untuk bisa maju sebagai calon presiden/wakil presiden hingga calon kepala daerah wajib menjadi anggota partai politik.

UU Pemilu dan UU Pilkada sebelumnya tak mengatur terkait ketentuan tersebut. Dengan kata lain, tokoh yang bukan anggota parpol bisa dicalonkan sebagai capres maupun kepala daerah di UU Pemilu sebelumnya.

Merujuk Pasal 182 Ayat (2) huruf dd dalam draf revisi UU Pemilu yang diterima CNNIndonesia.com, persyaratan tersebut hanya dikecualikan bagi anggota DPD dan calon kepala daerah yang maju dari jalur perseorangan.

Baca Lainnya :

"Menjadi anggota partai politik peserta pemilu, kecuali bagi calon anggota DPD maupun pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang maju lewat jalur perseorangan," bunyi Pasal 182 ayat (2) huruf dd draf revisi UU Pemilu.

Aturan baru dalam draf RUU Pemilu itu tentu menimbulkan konsekuensi bagi banyak kepala daerah tersohor di Indonesia saat ini.

Nama-nama kepala daerah seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus terdaftar sebagai anggota partai politik bila ingin maju menjadi gubernur ataupun calon presiden di 2024 mendatang.

Anies Baswedan dan Ridwan Kamil sampai saat ini belum berstatus sebagai anggota partai politik manapun.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>




Sekilas Info

COVID-19 Indonesia Hari Ini

  • Positif : 1.347.026
    Sembuh : 1.160.863
    Meninggal : 36.518
    Dirawat : 149.645

Berita Populer

kanan - bataroster.com
Hosting Unlimited Indonesia

kanan-toelf


+ Indexs Berita

Berita Terbaru

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook