Risma dan BNPB Beda soal Penjarahan Bantuan Gempa Sulbar

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan pernyataan yang berbeda dalam menyikapi informasi dugaan aksi penjarahan terhadap bantuan logistik untuk korban gempa bumi di Sulawesi Barat (Sulbar).

Risma berkata, kejadian yang sebenarnya terjadi bukan penjarahan. Menurutnya, jalur penghubung antara Kota Makassar dan Kabupaten Mamuju sempat terputus kemudian mengakibatkan pengiriman bahan bantuan berupa pangan untuk korban gempa bumo di Mamuju dan Majene memakan waktu hingga sekitar enam jam.

"Jadi begini, ada beberapa video yang beredar bahwa seolah-olah itu penjarahan. Tapi kejadian sebetulnya bukan begitu. Memang karena kemarin (jalur penghubung) Makassar dengan Mamuju itu terputus karena ada longsoran. Mungkin sekarang baru dikerjakan," kata Risma kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (16/1).

Baca Lainnya :

• Krisis Sudah Di Depan Mata, Saatnya Ganti Tim Ekonomi Jokowi?0
• Kerumunan Tak Terelakkan di Pemakaman Habib Ali bin Assegaf 0
• Hujan Abu Guyur 5 Kecamatan Imbas Awan Panas Gunung Semeru0
• Ribuan Pengungsi Gempa Majene Belum Tersentuh Bantuan 0
• Ponpes di Cianjur Roboh, Pencarian Korban Tertimbun Dilanjutkan Minggu Pagi 0

"Sehingga bahan kebutuhan pangan kita itu harus muter, kurang-lebih enam jam. Jadi baru tadi pagi sampai, karena mestinya sembilan jam. Tapi ditambah muter lagi enam jam baru sampai. Kita baru bisa membagi. Mungkin mereka juga kelaparan kondisinya," imbuh politikus PDIP itu sebagaimana dikutip dari detikcom, Minggu (17/1).

Risma kemudian menegaskan kembali bahwa informasi yang diketahui dari sebuah video viral berdurasi 30 detik di media sosial itu bukan penjarahan. Menurutnya, situasi pascabencana harus dibaca, karena toko dan pasar di Mamuju tidak beroperasi saat ini.

"Kita harus bisa membaca situasi, karena tidak ada pasar yang buka, tidak ada toko yang buka. Karena semua takut, sehingga semua mengungsi. Semua bahan makanan yang kita bawa dari Palu dan Makassar," ucap Risma.

Berbeda, Kepala Pusat Pengendali Operasi BNPB Bambang Surta Putra mengakui bila penjarahan bantuan di tengah bencana telah terjadi. Namun ia tak menyebut di daerah mana penjarahan tersebut dilakukan.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>