Revisi Usai Diketok, Keabsahan UU Ciptaker Dipertanyakan

26 Okt 2020, 09:37:44 WIB Politik
Revisi Usai Diketok, Keabsahan UU Ciptaker Dipertanyakan

Politikus Partai Demokrat Rachlan Nashidik mempertanyakan keabsahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang masih direvisi setelah disahkan pada Sidang Paripurna DPR, Senin (5/10).

Rachland berpendapat pimpinan DPR tak punya kuasa untuk mengotak-atik naskah undang-undang. Sebab keputusan sudah diambil dalam sidang DPR.

"Kita tahu, Pimpinan DPR sesungguhnya cuma "speaker", juru bicara, dari keputusan-keputusan yang diambil oleh sidang-sidang DPR. Mereka tak punya otoritas untuk bertindak sendiri di luar s¹idang DPR. Jadi absahkah mereka menyetujui revisi UU Omnibus padahal tak memiliki otoritas?" kata Rachland lewat akun Twitter @RachlanNashidik, Minggu (25/10).

Baca Lainnya :

Ia pun menyangsikan kesepakatan antara DPR dan pemerintah di luar sidang bisa jadi landasan perubahan undang-undang. Jika bisa begitu, dia menyebut seolah ada norma baru yang kedudukannya lebih tinggi dari sidang paripurna.

Rachland melanjutkan, undang-undang yang sudah disahkan biasanya diperbaiki melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Selama ini kita tahu, Perppu adalah instrumen yang disediakan konstitusi untuk digunakan bila Presiden menilai terdapat keadaan memaksa untuk mengubah norma Undang--Undang. Bisakah norma konstitusional itu digantikan oleh "Kesepakatan" antara Pemerintah dengan Pimpinan DPR?" tutur Rachland lagi.

Dia menyampaikan, pimpinan DPR boleh jadi tak punya maksud buruk. Tapi menurutnya, proses pembuatan undang-undang seperti ini tak bisa dibiarkan.


Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>




Sekilas Info

COVID-19 Indonesia Hari Ini

  • Positif : 549.508
    Sembuh : 458.880
    Meninggal : 17.199
    Dirawat : 73.429

Berita Populer

kanan - bataroster.com
Hosting Unlimited Indonesia



+ Indexs Berita

Berita Terbaru

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

kanan - bataroster.com
Hosting Unlimited Indonesia