PKS: Calling Visa Israel Bertentangan Dengan UUD 1945, Apa Jokowi Tahu?

Kritik keras disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI terhadap rencana pemerintah mengaktifkan kembali calling visa untuk Israel.

Menurut anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf, rencana tersebut sama saja mengabaikan amanat konstitusi nasional dan bentuk pengkhianatan terhadap UUD 1945.

“Konstitusi kita menegaskan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Mirisnya lagi, keputusan tersebut tidak merepresentasikan aspirasi dan kehendak tulus masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam yang konsisten memihak pada kemerdekaan Palestina,” tegas Bukhori lewat keterangan persnya, Rabu (2/12).

Baca Lainnya :

• Polri: Benny Wenda Cuma Provokasi, Papua Seluruhnya Kondusif Dan Masih Sah Di Bawah NKRI0
• Fadli Zon hingga Rocky Gerung Hadiri Dialog Nasional Reuni 212, Mahfud Tak Hadir0
• Isolasi Mandiri Tidak Halangi Aktivitas Anies Pimpin Jakarta0
• Serahkan Hibah Kendaraan Ke TNI, Rachmawati Soekarnoputri: Semoga Dapat Digunakan Dan Dimanfaatkan 0
• Rizieq Shihab: Pancasila Enggak Usah Diobok-obok Jadi Ekasila0

Bukhori menambahkan, rencana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu juga kontradiktif dengan komitmen Presiden Jokowi mendukung kemerdekaan Palestina yang disampaikan dalam pidato di Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2020 silam.

“Pertanyaannya adalah, apakah presiden mengetahui tindakan anak buahnya (KemenkumHAM) tersebut? Saya justru curiga bahwa tindakan ini dilakukan sepihak tanpa sepengetahuan presiden bila mengacu pada sikap dukungan yang telah ditunjukkan selama ini terhadap isu Palestina,” bebernya.

Jika keputusan tersebut atas restu dan sepengetahuan Jokowi, kata dia, maka sikap presiden bertentangan dengan founding father Soekarno yang memiliki komitmen kuat atas kemerdekaan Palestina.

“Konsekuensi politik dari membuka hubungan dengan Israel berarti mengakui eksistensi negara tersebut. Artinya, pemerintah mengakui penjajahan Israel kepada Palestina yang sampai saat ini belum merdeka sepenuhnya,” tegasnya.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>