Pakar Hukum Pertanyakan Pemblokiran 92 Rekening FPI

Pakar hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mempertanyakan langkah pemerintah yang memblokir 92 rekening bank milik Front Pembela Islam (FPI). FPI sendiri sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah.

Feri mengamini bahwa PPATK, selaku pihak berwenang memblokir, bisa melakukan itu atas perintah atau keputusan pemerintah serta penegak hukum. Menurutnya, pemblokiran memang bisa dilakukan asal ormas terkait melakukan praktik ilegal seperti pencucian uang.

"Namun pertanyaan menariknya adalah apakah ada dugaan bahwa FPI melaksanakan praktik cuci uang dari dana hasil kejahatan?" kata Feri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (18/1).

Baca Lainnya :

• Balas Serangan Roket, Israel Kembali Serang Hamas di Gaza 0
• Potongan Tubuh Ditemukan Nelayan di Muara Gembong, dari Mana?0
• Bima Arya Siapkan Sanksi RS Ummi Terkait Kasus Swab Rizieq0
• Tawuran di Manggarai Jaksel, Polisi: Dipicu Aksi Saling Lempar Air Kencing 0
• PDIP Rotasi Ribka Tjiptaning ke Komisi VII Usai Tolak Vaksin 0

Feri menggarisbawahi bahwa pemblokiran rekening FPI tidak bisa dilakukan jika hanya didasari tidak memiliki surat keterangan terdaftar sebagai ormas dari pemerintah.

Status terlarang yang disematkan pemerintah kepada FPI yang membuat pemblokiran bisa dilakukan. Namun, dia kembali mempertanyakan ihwal keterkaitan FPI dengan tindak pidana pencucian uang.

"Setidak-tidaknya FPI telah dianggap sebagai organisasi teroris sesuai pasal 2 ayat 2 UU Tindak Pidana Pencucian Uang," tambahnya.

Feri juga menekankan bahwa gelagat pemerintah terhadap FPI sejauh ini adalah imbas dari UU Ormas yang direvisi beberapa tahun lalu.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>