Maaruf Amin Ajak Investor Asing Masuk Kawasan Industri Halal: Banyak Insentif

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka dan memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) secara virtual. Foto: Setwapres

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengajak investor asing untuk menanamkan modalnya di kawasan industri halal (KIH), yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan oleh Pemerintah. Masuknya investor asing diharapkan dapat meningkatkan output produk halal di dalam negeri.

“Kawasan industri halal, yang tumbuh dan berkembang, diharapkan akan menarik perhatian investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai global hub produk halal dunia,” kata Ma’ruf Amin saat membuka webinar 'Konferensi Halal Internasional' yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada (UGM) secara virtual, Sabtu (14/11). 

Baca Lainnya :

• Soal Saham Pemprov DKI di Anker Bir, Komisaris: Mungkin Salah Input Data0
• Pemerintah Berniat Perpanjang BLT UMKM Hingga 20210
• PSI Kritik Anies Baswedan Beli Lahan Pemakaman Rp 254 Miliar, Apa Kata Gerindra?0
• Diduga Ada Praktik Bank dalam Bank di Maybank, Mungkinkah Dana Rp 20 M Kembali?0
• Garuda Rugi Rp 15 Triliun, Yusuf Mansur Dorong Masyarakat Beli Saham GIAA0

Wapres menambahkan, kawasan industri halal harus menjadi bagian dalam ekosistem industri nasional dan global, sehingga area khusus halal itu tidak dapat berdiri sendiri. Untuk penguatan industri halal tersebut, lanjut Ma’ruf, diperlukan regulasi dan insentif yang memadai. 

“Dalam rangka memperkuat ekosistem ini diperlukan insentif dan regulasi yang mendukung secara harmonis dan terpadu bagi industri produk halal yang terintegrasi di dalam kawasan ekonomi khusus (KEK),” jelasnya. 

Sebelumnya, Wapres mengatakan pembentukan pusat pelayanan terpadu untuk produk halal akan dibangun di setiap kawasan industri. Hal itu bertujuan agar proses sertifikasi kehalalan terhadap suatu produk industri dapat berjalan cepat. 

Pembentukan layanan one stop service untuk kehalalan produk tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal. 

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>