Korupsi Bansos Saat Pandemi Tindakan Biadab, KPK Diingat Rakyat Jika Berhasil Bubarkan Partai Korup

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) harus berani membongkar kasus dugaan korupsi bansos yang menjerat politisi PDIP Perjuangan Juliari Batubara.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Review (IDR) Muhammad Rifai Darus mengatakan, korupsi bansos yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara adalah perbuatan kejam dan jahat. Apalagi dalam situasi kondisi pandemi virus corona baru (Covid-19).

"Jika korupsi adalah perbuatan kejam dan jahat, maka korupsi Bansos di tengah-tengah pandemi adalah perbuatan biadab dan menjijikkan," demikian kata MRD - sapaan akrabnya, Selasa (19/1).

Baca Lainnya :

• Wakil Rakyat Dari PKS Gelar Aksi Potong Gaji Demi Bantu Korban Bencana0
• Presiden Joko Widodo Berkunjung Ke Kalimantan Selatan Hari Ini0
• Iwan Sumule: Pak Jokowi, Negara Tidak Boleh Berbisnis Dengan Rakyatnya0
• Ribka Tuding Ada Bisnis di Balik COVID-19, Ini Jawab Menkes0
• Arahan Jokowi Sulit Dilakukan Masyarakat, Megawati: Sampai Diturunkan Tentara, Enggak Ngerti Saya0

Menurut MRD, KPK harus membongkar hingga ke akar-akarnya siapa saja yang terlibat dalam bancaan oleh elite partai politik tertentu.

Dalam analisa putra Papua ini, jika benar tindakan korupsi ini dilakukan secara terstruktur oleh elite partai maka sejarah akan mencatat apabila ada partai dibubarkan karena melakukan tindakan korupsi bansos.

"Jika terstruktur mengakibatkan hasilnya kepada sebuah partai, maka KPK berhasil mencatat sejarah dan akan diingat oleh rakyat bahwa ada partai politik yang dibubarkan karena melakukan korupsi yang sangat biadab," demikian tuntutan MRD.

Menteri asal PDI Perjuangan Juliari P. Barubara ditetapkan tersangka bersama empat tersangka lainnya. Pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian IM dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>