Ketum PBNU: Harusnya Pemerintah Tekan Konsumsi Miras

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menolak dengan tegas rencana pemerintah yang menjadikan industri minuman keras (miras) keluar dari daftar negatif investasi. Menurut Kiai Said, Alquran telah jelas mengharamkan miras karena menimbulkan banyak mudharat.

“Kita sangat tidak setuju dengan Perpres terkait investasi miras.  Dalam Alquran dinyatakan وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan),” ujar Kiai Said dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id di Jakarta, Senin (1/3).

Pengasuh Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah ini mengatakan seharusnya kebijakan pemerintah mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat sebagaimana kaidah fiqih Tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil maslahah (kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat).

Baca Lainnya :

• OTT Gubernur Sulsel Dinilai Bakal Gerus Elektabilitas PDIP0
• Siasat Koalisi Pulau Kali Age Golkar-NasDem di Pilpres 2024 0
• Bentrok Geng Motor XTC Vs Moonraker di Cipatat, Satu Tewas 0
• SBY Dituduh Kudeta Anas Urbaningrum, PD: Kebohongan Jhoni Allen!0
• Amien Rais Geregetan, Wapres Maruf Amin Paham Fikih, Tetapi Kok.. 0

“Karena agama telah tegas melarang, maka harusnya kebijakan pemerintah itu menekan konsumsi minuman beralkohol (minol), bukan malah didorong naik,” ucapnya.

Oleh karena itu, melihat bahaya sebagai dampak negatif yang jelas dari miras ini sudah seharusnya dicegah dan tidak boleh ditoleransi. Kaidah fiqih menyatakan,

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Rela terhadap sesuatu artinya rela terhadap hal-hal yang keluar dari sesuatu tersebut.”[SB]

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>