Keterlaluan! Setelah Uang Bansos, Giliran Uang Buruh Rp43 Triliun Diduga Dikorupsi

Mengerikan dan keterlaluan. Setelah kasus korupsi uang bantuan sosial untuk rakyat miskin, kasus Jiwasraya, Asabri, AJB Bumiputera, kini uang buruh diduga dikorupsi. Saat ini kasus dugaan mega korupsi di BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp43 triliun itu tengah ditangani Kejaksaan Agung. 

Adanya mega korupsi di BPJS 

Ketenagakerjaan ini menuai sorotan berbagai pihak. Mereka meminta kasus ini diusut tuntas. Semua pelakunya harus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. 

Baca Lainnya :

• Singgung Ekonomi Hijau Dan Digitalisasi, Jokowi Optimis Tahun 2021 Ekonomi Indonesia Bangkit0
• Peran Maruf Amin Di Pemerintahan Minim, Sinyal Indonesia Tidak Butuh Posisi Wapres0
• Gibran Rakabuming Raka Sah Jadi Wali Kota Solo0
• 2 Hari Lagi, Gibran-Teguh Bakal Ditetapkan KPU Sebagai Pemenang Pilkada Solo 20200
• Korupsi Bansos Saat Pandemi Tindakan Biadab, KPK Diingat Rakyat Jika Berhasil Bubarkan Partai Korup0

“Mereka yang mengkorupsi uang pekerja bukan kategori manusia lagi. Mereka sudah tidak punya hati nurani. Mereka harus segera bertaubat kalau masih merasa manusia," ujar Jajang Nurjaman kepada Harian Terbit, Kamis (21/1/2021).

Jajang pun mendukung penuh Kejaksaan agung mengusut tuntas dugaan mega korupsi tersebut. Harus secepatnya menetapkan tersangka dalam kasus ini.  Jajang berharap Kejaksaan Agung dalam menangani perkara korupsi di BPJS tidak pandang bulu, siapapun  yang terlibat harus dihukum berat. 

Menurutnya, dugaan korupsi pada BPJS ketenagakerjaan menjadi tamparan keras bagi presiden Joko Widodo, karena BPJS Ketenagakerjaan bertanggungjawab langsung kepada presiden.

"Penggunaan pasal TPPU lebih realistis untuk diterapkan, tapi mengingat dalam kondisi pandemi penegak hukum kita perlu melakukan tindakan ekstra ordinary dalam penanganan korupsi. Bisa saja menggunakan hukuman mati, mempertimbangkan besaran uang korupsi dan dana yang dikorupsi," tegasnya.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>