- Wapres Ingin BSI Jadi Lembaga Penerima Wakaf Uang
- Pelapor Kecewa Polisi Tak Terbitkan Laporan Kerumunan Jokowi
- Bripka CS Penembak Anggota TNI di Cengkareng Jadi Tersangka
- Tiga Orang Tewas Ditembak di Kafe Cengkareng
- Munarman: Rakyat Indonesia Menunggu Jokowi Diperlakukan seperti Habib Rizieq
- Kisruh Demokrat, SBY Turun Gunung Artinya Lawan Makin Membesar
- Heboh Kedubes RI Diserbu Myanmar, Menlu Bertemu Pejabat Junta
- Beda Suara Rocky Gerung & Dokter Tirta soal Kerumunan Jokowi
- SBY: Yang Dilakukan Moeldoko Merugikan Nama Baik Jokowi
- Pakar: Kerumunan Jokowi Kurang Tepat Jadi Teladan Nasional
Jejak Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin hingga Dipindah ke Komisi Minyak

Ribka Tjiptaning bikin kontroversi setelah menolak vaksinasi. Tak lama berselang, posisinya di DPR dirotasi.
Ribka Tjiptaning yang merupakan anggota Komisi IX DPR itu menyatakan penolakan vaksinasi ketika rapat bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu lalu. Ribka menolak dengan sejumlah alasannya.
"Kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya. Waktu aku Ketua Komisi IX kan aku paparin. Makanya di wartawan kan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal. Jadi orang salah persepsi. Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin. Nah, saya partai pemerintah. Jadi Pak Hasto marah-marah sama sayalah. Tapi ya itu sih risiko ya," kata Ribka Tjiptaning di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1).
Baca Lainnya :
- Lulung Ingatkan Ahok: Es Kemong Pakai Roti, Kalau Ngomong Hati-hati! 0
- Anies Siap-siap Saja, Risma Mungkin Diplot untuk DKI-10
- Detik-detik Banjir Bercampur Material Lumpur Terjang Kawasan Puncak Bogor, Warga Diungsikan0
- Polisi Tetapkan Pasien Jadi Tersangka Kasus Mesum Gay di Wisma Atlet 0
- Banjir Kalsel, Jokowi Salahkan Hujan, WALHI: Mending Tak Usah ke Sini!0
Menurut Ribka Tjiptaning, latar belakangnya sebagai dokter menjadi landasan atas pilihannya menolak vaksinasi COVID-19. Ia mengaku latar belakangnya itu membuat dirinya tidak akan mudah menerima sesuatu apa pun terkait kesehatan.
"Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan. Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya. Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat," kata Ribka.
"Jadi apa-apa juga, kalau tentang kesehatan, aku tidak gampang terima," sambungnya.
Beberapa hari
setelahnya, muncul surat Fraksi PDIP DPR RI Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/I/2021
terkait rotasi anggota fraksi. Surat ini ditandatangani Ketua Fraksi PDIP DPR
RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto.
Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>
Sekilas Info
COVID-19 Indonesia Hari Ini
- Positif : 1.314.634 Sembuh : 1.121.411 Meninggal : 35.518 Dirawat : 157.705
Berita Populer
-
Tanggapi Video Jokowi Di NTT, Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ingin Hukum Tidak Pandang Bulu
Tanggapi Video Jokowi Di NTT, Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ingin Hukum Tidak Pandang Bulu
Video kegiatan Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) banyak disorot lantaran diduga menimbulkan kerumunan masyarakat. Pembagian souvenir yang dilakukan . . .
-
Dokter Tirta Sebut Kerumunan Jokowi Tak Relevan Disanksi
Dokter Tirta Sebut Kerumunan Jokowi Tak Relevan Disanksi
Relawan Peduli Pencegahan Covid-19 Tirta Mandira Hudhi atau lebih akrab disapa Dokter Tirta menilai sanksi kerumunan tak relevan bila diterapkan pada kasus kerumunan . . .
-
Menteri Jokowi Ramaikan Bursa Capres, Peta 2024 Bisa Berubah
Menteri Jokowi Ramaikan Bursa Capres, Peta 2024 Bisa Berubah
Dua lembaga survei merilis hasil survei Pilpres 2024 di waktu hampir bersamaan. Nama-nama di lingkaran Presiden Joko Widodo muncul dalam persaingan.Parameter Politik . . .
-
Epidemiolog Kritik Kerumunan Jokowi di NTT
Epidemiolog Kritik Kerumunan Jokowi di NTT
Epidemiolog asal Universitas Griffith, Dicky Budiman mengkritik kerumunan penyambutan Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh warga setempat."Presiden . . .
-
Munarman: Kerumunan Sambut Jokowi di NTT Diduga Langgar Protokol Kesehatan
Munarman: Kerumunan Sambut Jokowi di NTT Diduga Langgar Protokol Kesehatan
Pendiri Front Persaudaraan Islam atau FPI baru Munarman mengatakan kerumunan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Maumere, NTT, bisa dikenakan Pasal 160 KUHP tentang . . .
Berita Terbaru
-
Wapres Ingin BSI Jadi Lembaga Penerima Wakaf Uang
Wapres Ingin BSI Jadi Lembaga Penerima Wakaf Uang
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginginkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI menjadi lembaga keuangan penerima wakaf dalam Gerakan Wakaf Uang Nasional (GWUN)."BSI . . .
-
Pelapor Kecewa Polisi Tak Terbitkan Laporan Kerumunan Jokowi
Pelapor Kecewa Polisi Tak Terbitkan Laporan Kerumunan Jokowi
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri disebut tidak menerbitkan laporan polisi yang hendak dibuat Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan pada Kamis (25/2) terhadap . . .
-
Bripka CS Penembak Anggota TNI di Cengkareng Jadi Tersangka
Bripka CS Penembak Anggota TNI di Cengkareng Jadi Tersangka
Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran mengatakan pelaku penembakan di sebuah kafe Cengkareng, Jakarta Barat, adalah Bripka CS. Dalam insiden penembakan ini . . .
-
Tiga Orang Tewas Ditembak di Kafe Cengkareng
Tiga Orang Tewas Ditembak di Kafe Cengkareng
Tiga orang tewas usai ditembak di sebuah cafe di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (25/2) hari ini.Informasi penembakan ini dibenarkan oleh Kapolres Metro . . .
-
Munarman: Rakyat Indonesia Menunggu Jokowi Diperlakukan seperti Habib Rizieq
Munarman: Rakyat Indonesia Menunggu Jokowi Diperlakukan seperti Habib Rizieq
Deklarator Front Persaudaraan Islam (FPI) Munarman menyebut kerumunan yang terjadi saat acara Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), . . .