Fraksi PAN dorong revisi UU ITE menjadi inisiatif pemerintah

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya mendorong pemerintah mengambil inisiatif untuk mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Bila menjadi inisiatif pemerintah, maka prosesnya bisa lebih cepat. Bila menjadi inisiatif DPR perlu mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi," kata Saleh saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Saleh menilai naskah revisi Undang-Undang ITE juga tidak akan sulit disusun karena sudah banyak pihak yang menyebut sejumlah "pasal karet" yang dianggap bermasalah karena multitafsir.

Baca Lainnya :

• Saat SBY Diserang Eks Kader, Demokrat Balas Jangan Baper0
• Kejagung Siapkan 4 Berkas, Rizieq Akan Diadili di PN Jaktim0
• Tim Rizieq Minta Polisi Penuhi Panggilan Hakim Hadir Sidang 0
• Ketum PBNU: Harusnya Pemerintah Tekan Konsumsi Miras0
• OTT Gubernur Sulsel Dinilai Bakal Gerus Elektabilitas PDIP0

Menurut Saleh, revisi Undang-Undang ITE merupakan hal yang penting untuk menghilangkan kesan peraturan tersebut menjadi alat bagi elit politik untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang kritis dan berseberangan.

"Fraksi PAN berharap pasal-pasal karet yang ada dalam Undang-Undang ITE direvisi. Kami siap membahas revisi undang-undang tersebut bersama pemerintah," tuturnya.

Terkait dengan rencana pemerintah membuat pedoman penafsiran Undang-Undang ITE, Saleh mengatakan hal itu justru dapat merugikan pemerintah karena pedoman penafsiran undang-undang tidak dikenal dalam tata urutan perundang-undangan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya bisa saja meminta kepada DPR untuk merevisi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bila penerapan produk legislasi tersebut tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>