DPR Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari Klaster Termudah

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja akan dibahas dari klaster yang paling mudah.

Adapun klaster yang paling berpotensi menuai polemik akan dibahas belakangan. "Klaster ketenagakerjaan yang terakhir," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas melalui pesan singkat, Senin, 13 April 2020.

Supratman menyatakan, Baleg akan mengundang semua pihak untuk menyampaikan masukan. Saat ini, kata dia, sudah banyak kelompok buruh yang menyatakan ingin audiensi.

Baca Lainnya :

• Mirisnya Afrika, Saat Pandemi Corona Wabah Belalang Menyerang Dahsyat0
• Permenhub Soal Covid-19: Ojek Dibolehkan Bonceng Penumpang0
• Ganjar Minta ke Anies dan Emil Agar Warga Jateng di Jabodebek Dapat Sembako0
• Dekati Puncak Covid, Tes PCR Ditargetkan 9.000 Orang per Hari0
• Penjelasan Baznas Babel soal Penerima Bansos Corona Harus Muslim0

Politikus Gerindra ini juga menyebut DPR tak memasang tenggat khusus untuk merampungkan RUU Cipta Kerja itu.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ibnu Multazam menyampaikan, pembahasan RUU lazimnya memang dimulai dari topik yang paling mudah. "Seperti falsafah Jawa, makan barang panas itu dari pinggir," ujar Ibnu kepada Tempo, Senin, 13 April 2020.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menduga, pembahasan klaster ketenagakerjaan, lingkungan hidup, perizinan, dan investasi akan dilakukan belakangan. Isu-isu tersebut selama ini menuai banyak sorotan dari kelompok buruh, pegiat lingkungan, serta publik secara umum. "Memang undang-undang ini RUU yang berat ya, harus hati-hati supaya tidak berdampak sistemik," kata Ibnu.

Salah satunya, kata dia, perlu dipikirkan bagaimana agar peraturan perundang-undangan yang telah ada tak begitu saja dicabut. Ibnu pun berpendapat pembahasan aturan sapu jagat ini tak bisa dilakukan terburu-buru. "Cepat boleh, tapi harus hati-hati. Itu kan artinya agak lambat," ucap dia.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>