DPR AS Resmi Makzulkan Donald Trump, Nasibnya Kini Berada di Tangan Senat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat, Rabu (13/1/2021), resmi mengajukan pemakzulan kepada Presiden Donald Trump atas tuduhan menghasut pemberontakan. Pemakzulan diajukan terkait kerusuhan di Gedung Capitol yang menewaskan lima orang pada 6 Januaru lalu.

DPR menyetujui artikel pemakzulan yang menuduh Trump menghasut pemberontakan, dengan berfokus pada pidato yang disampaikannya kepada ribuan pendukung tak lama sebelum massa menyerang Gedung Capitol, Washington DC. Para pendukung Trump berupaya menghentikan sidang pengesahan kemenangan Joe Biden dalam Pilpes AS 2020.

Hasil pemungutan suara di DPR mendukung pemakzulan tersebut yakni 232 melawan 197. Dari total perolehan suara yang mendukung, 10 di antaranya berasal dari anggota Partai Republik. "Presiden Amerika Serikat menghasut pemberontakan, pemberontakan bersenjata melawan negara kita. Dia harus mundur. Dia jelas membahayakan bangsa yang kita semua cintai," kata Ketua DPR, Nancy Pelosi, dikutip dari Reuters, Kamis (14/1/2021).

Baca Lainnya :

• Lebih Ketat Pengamanan untuk Biden Jelang Dilantik Jadi Presiden0
• Kontroversi Sains Harun Yahya, Penantang Teori Evolusi Darwin 0
• Biden Salahkan Trump atas Kerusuhan di Capitol0
• Berjarak Kurang dari 700 KM, Markas Pesawat Pembom Nuklir Milik China Berada Tak Jauh dari Natuna0
• Menhub AS Mundur dari Gedung Putih Buntut Kericuhan di Capitol Hill0

Namun upaya Demokrat menggulingkan Trump tidak mudah, mengingat waktu dengan pelantikan Joe Biden sangat dekat. Fokus dewan lebih diberikan kepada persiapan pelantikan, ketimbang membahas pemakzulan.

Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, dengan tegas menolak seruan Demokrat untuk mengadakan sidang darurat sesegera mungkin.

Beberapa politisi Partai Republik berpendapat, pemakzulan diajukan terburu-buru ketimbang melalui proses musyawarah, seperti dengar pendapat. Dia mendesak Demokrat membatalkan opsi ini demi persatuan nasional.

"Memberhentikan presiden dalam jangka waktu sesingkat itu akan menjadi kesalahan. Itu bukan berarti presiden bebas dari kesalahan. Presiden memikul tanggung jawab atas serangan pada Rabu di Kongres oleh massa perusuh," kata Kevin McCarthy, pemimpin Partai Republik di DPR.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>