- Dugaan Investasi Bodong, Korban EDCCash Bakal Polisikan CEO
- Ramadhan, Jadi Momentum Masyarakat Perdalam Ilmu Agama
- Polemik Ceramah Tengku Zulkarnain soal Surga dan Warna Kulit
- Viral dan Dikomentari Gibran, Begini Nasib Sopir Bus Solo Trans Ugal-ugalan
- Titah Megawati di Balik Jokowi Pisah Kemenristek dan BRIN
- Dasar Disyariatkannya Makan Sahur
- Bima Arya Sebut RS Ummi Tak Jujur Laporkan Swab Rizieq
- Jokowi Reshuffle Kabinet Lagi, Nadiem Makarim Layak Diganti?
- SBY Sudah Daftarkan Merek Demokrat, Kubu Moeldoko Siap-siap Saja
- China Peringatkan AS Jangan Main Api soal Taiwan
Dewan Keamanan PBB Didesak Beri Sanksi Setimpal untuk Myanmar

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) didesak untuk memperluas ganjaran sanksi bagi Myanmar, yakni bukan hanya berupa embargo senjata global melainkan juga hukuman di sektor ekonomi.
Seruan itu disampaikan Penyelidik HAM PBB, Thomas Andrews menyusul rencana pertemuan DK PBB dengan junta militer Myanmar pada Jumat. Andrews menilai perluasan sanksi layak dijatuhkan mengingat dugaan kekejaman junta militer Myanmar.
Ia mengungkapkan militer di negara itu telah membunuh, memukuli, menangkap para pengunjuk rasa secara tidak sah sejak kudeta 1 Februari lalu.
Baca Lainnya :
- Awas Biden Murka, Warga AS Tewas Diserang Roket Iran0
- AS Ancam Tambah Sanksi Myanmar usai 18 Pedemo Tewas 0
- Indonesia Minta Myanmar Tak Gunakan Kekerasan Hadapi Pedemo0
- Iran Sebut Serangan AS di Suriah Bisa Membangkitkan ISIS 0
- Dokumen AS: Pangeran Saudi Restui Pembunuhan Jamal Khashoggi 0
"Negara harus menjatuhkan sanksi ke perusahaan minyak dan gas Myanmar yang dikendalikan militer dan jadi sumber pendapatan terbesarnya," tulis Andrews dalam sebuah laporan ke Dewan HAM PBB di Jenewa seperti dikutip AFP.
Kekhawatiran atas penindasan brutal terhadap massa protes anti-kudeta Myanmar itu dituliskan Andrews selaku pelapor khusus PBB untuk situasi HAM di Myanmar. Dia juga menyerukan agar komunitas internasional segera bertindak tegas untuk mendukung rakyat di sana mengembalikan demokrasi.
"Taruhannya tidak bisa lebih lebih tinggi lagi," kata Andrews lagi dikutip dari Reuters.
Merujuk pada
situasi di negara itu, terbuka kemungkinan penyelidikan atau tuntutan atas
dugaan kejahatan serta kekejaman melalui Pengadilan Kriminal Internasional.
"Termasuk di antaranya genosida, kejahatan peran dan kejahatan terhadap kemanusiaan,"
tulis laporan itu.
Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>
Sekilas Info
COVID-19 Indonesia Hari Ini
- Positif : 1.583.182 Sembuh : 1.431.892 Meninggal : 42.906 Dirawat : 108.384
Berita Populer
-
Watak Kepemimpinan Jokowi Mirip Soeharto, Kesuksesan Dilihat Secara Fisik
Watak Kepemimpinan Jokowi Mirip Soeharto, Kesuksesan Dilihat Secara Fisik
Peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kemendikbud-Ristek merupakan buntut dari pengesahan . . .
-
Jokowi Penuhi Mimpi Megawati
Jokowi Penuhi Mimpi Megawati
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewujudkan mimpi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mimpi Megawati yang diwujudkan Jokowi adalah Indonesia memiliki Badan Riset dan . . .
-
China Peringatkan AS Jangan Main Api soal Taiwan
China Peringatkan AS Jangan Main Api soal Taiwan
China memperingatkan Amerika Serikat untuk berhenti mendukung Taiwan dan tidak memicu perselisihan semakin tajam.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao . . .
-
Bima Arya Sebut RS Ummi Tak Jujur Laporkan Swab Rizieq
Bima Arya Sebut RS Ummi Tak Jujur Laporkan Swab Rizieq
Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan RS Ummi melanggar aturan lantaran tak melaporkan secara jujur hasil tes swab pimpinan eks FPI Rizieq Shihab.Hal itu dikatakannya . . .
-
Jokowi Reshuffle Kabinet Lagi, Nadiem Makarim Layak Diganti?
Jokowi Reshuffle Kabinet Lagi, Nadiem Makarim Layak Diganti?
Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai ada sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang layak diganti. Salah satunya adalah Menteri . . .
Berita Terbaru
-
Dugaan Investasi Bodong, Korban EDCCash Bakal Polisikan CEO
Dugaan Investasi Bodong, Korban EDCCash Bakal Polisikan CEO
Sejumlah korban investasi bodong perusahaan E-Dinar Coin (EDC) Cash akan melaporkan CEO perusahaan itu, Abdulrahman Yusuf ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri . . .
-
Ramadhan, Jadi Momentum Masyarakat Perdalam Ilmu Agama
Ramadhan, Jadi Momentum Masyarakat Perdalam Ilmu Agama
Memasuki bulan suci Ramadhan, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memberikan ucapan selamat Ramadhan sekaligus memperingatkan soal Radikalisme. Hal ini . . .
-
Polemik Ceramah Tengku Zulkarnain soal Surga dan Warna Kulit
Polemik Ceramah Tengku Zulkarnain soal Surga dan Warna Kulit
Video yang berisi ceramah Tengku Zulkarnain viral di media sosial lantaran dianggap rasis. Isi ceramah yang menyebut 'orang hitam tidak boleh masuk surga' itu menjadi . . .
-
Viral dan Dikomentari Gibran, Begini Nasib Sopir Bus Solo Trans Ugal-ugalan
Viral dan Dikomentari Gibran, Begini Nasib Sopir Bus Solo Trans Ugal-ugalan
Sebuah foto menggambarkan bus Batik Solo Trans (BST) ugal-ugalan viral di media sosial. Unggahan foto di media sosial itu sampai dikomentari oleh Wali Kota Solo, . . .
-
Titah Megawati di Balik Jokowi Pisah Kemenristek dan BRIN
Titah Megawati di Balik Jokowi Pisah Kemenristek dan BRIN
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri punya andil di balik pemisahan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional . . .