- AHY Respons KLB Demokrat: Saya Ketua Umum yang Sah!
- Korupsi Triliunan, Bobrok Proses Hukum, dan Apatis Publik
- Moeldoko terpilih jadi Ketum Partai Demokrat versi KLB
- Sri Mulyani Menang, Pencekalan Bambang Trihatmodjo Sah!
- RI Punya Potensi 464 Titik Harta Karun Bawah Laut
- Protes KLB Demokrat, SBY Disebut Akan Demo ke Istana
- KLB Demokrat, Darmizal Sebut Moeldoko Bakal Gantikan AHY
- Dewan Keamanan PBB Didesak Beri Sanksi Setimpal untuk Myanmar
- Polemik Mengemuka Kala Laskar FPI Hilang Nyawa tapi Jadi Tersangka
- RK Minta Pusat Perketat Pintu Internasional Cegah Corona B117
Cegah Virus Covid-19 Jenis Baru Masuk ke Jawa Barat, Pemprov Bakal Lakukan Sesuai Instruksi Pusat

Terkait dengan kebijakan dengan adanya jenis baru virus penyebab Covid-19 yang berasal dari Inggris, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tentunya akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat.
Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jabar, Daud Achmad mengatakan, Jabar ikuti pusat, pasalnya virus baru tersebut sementara ini disinyalir datang dari Inggris. Artinya antara dua negara atau batas negara. Dengan demikian yang mengeluarkan kebijakan adalah Menteri Luar Negeri.
“Ya tentunya kita di daerah tetap saja secara umum bagaimana menjaga masyarakat terus mengimbau masyarakat supaya bisa terhindar dari virus. Apakah itu virus yang baru atau yang lama atau pokoknya virus Corona,” ujar Daud, Senin 28 Desember 2020.
Baca Lainnya :
- Tentang Mutasi D614G hingga Varian Baru Corona dari Inggris0
- Ketua Banser Ini Siap Jadi Orang Kedua yang Divaksin COVID Setelah Jokowi0
- Nah Lho! Pfizer & Moderna Tak Bisa Dituntut jika Vaksinnya Ada Efek Samping0
- Warga Keluar Masuk Jakarta Pakai Mobil Akan Rapid Test Antigen Secara Acak0
- Jokowi Tegaskan Akan Jadi Orang Pertama Yang Disuntik Vaksin Covid-190
Diakui dia, dengan kondisi 3M yang longgar ditambah adanya jenis virus baru, terkait dengan penutupan tempat wisata pada musim libur panjang saat ini bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Untuk menutup tempat wisata merupakan kebijakan kepala daerah kota/kabupaten.
“Untuk tempat penutupan wisata itu tergantung dengan bupati atau walikota. Tadi disampaikan di rapat, kita ingin diaktifkan lagi pos cek poin yang ada, itu kita aktifkan lagi artinya seperti yang tadi diapresiasi di Kabupaten Bogor orang yang mau ke puncak Bupati mensyaratkan harus membawa hasil rapid antigen negative. Yang tidak membawa harus balik lagi,” kata dia.
“Itu kebijakan di bupati wali kota. Dan Gubernur sudah mengimbau hal itu tapi yang melakukan adalah kota kabupaten. Kita tidak menerapkan di batas Provinsi tapi yang efektif itu di kota Kabupaten,” tutur dia menjelaskan.
Di sisi lain, Daud menuturkan kondisi 3 T (testing , tracing dan treatment) di Jabar secara umum belum memadai terutama untuk testing. Pasalnya rata-rata testing per minggu di Jabar hanya 31.000 sampel.
Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>
Sekilas Info
COVID-19 Indonesia Hari Ini
- Positif : 1.368.069 Sembuh : 1.182.687 Meninggal : 37.026 Dirawat : 148.356
Berita Populer
-
Jokowi: Gaungkan Benci Produk Asing!
Jokowi: Gaungkan Benci Produk Asing!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mengagungkan cinta produk Indonesia. Bukan hanya itu dia juga meminta agar didorong . . .
-
AHY Respons KLB Demokrat: Saya Ketua Umum yang Sah!
AHY Respons KLB Demokrat: Saya Ketua Umum yang Sah!
Sejumlah pihak yang mengatasnamakan Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa (KLB) melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Kepala KSP Moeldoko. AHY . . .
-
KNPI Sebut Kasus Abu Janda Telah Naik ke Tahap Penyidikan
KNPI Sebut Kasus Abu Janda Telah Naik ke Tahap Penyidikan
DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyatakan Mabes Polri memastikan kasus dugaan rasis dan penistaan agama dengan terlapor Permadi Arya alias Abu Janda . . .
-
Jokowi Izinkan Asing Angkut Harta Karun di Laut RI, Ini Kata Susi Pudjiastuti
Jokowi Izinkan Asing Angkut Harta Karun di Laut RI, Ini Kata Susi Pudjiastuti
Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken Presiden Jokowi 2 Februari 2021 lalu, memungkinkan investor asing mengangkut harta karun . . .
-
Sri Mulyani Menang, Pencekalan Bambang Trihatmodjo Sah!
Sri Mulyani Menang, Pencekalan Bambang Trihatmodjo Sah!
Menteri Keuangan Sri Mulyani menang melawan Bambang Trihatmodjo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sebab, majelis menyatakan gugatan Bambang tidak . . .
Berita Terbaru
-
AHY Respons KLB Demokrat: Saya Ketua Umum yang Sah!
AHY Respons KLB Demokrat: Saya Ketua Umum yang Sah!
Sejumlah pihak yang mengatasnamakan Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa (KLB) melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Kepala KSP Moeldoko. AHY . . .
-
Korupsi Triliunan, Bobrok Proses Hukum, dan Apatis Publik
Korupsi Triliunan, Bobrok Proses Hukum, dan Apatis Publik
Para penegak hukum, Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga . . .
-
Moeldoko terpilih jadi Ketum Partai Demokrat versi KLB
Moeldoko terpilih jadi Ketum Partai Demokrat versi KLB
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam acara kongres luar biasa (KLB) partai tersebut yang digelar di Hotel The . . .
-
Sri Mulyani Menang, Pencekalan Bambang Trihatmodjo Sah!
Sri Mulyani Menang, Pencekalan Bambang Trihatmodjo Sah!
Menteri Keuangan Sri Mulyani menang melawan Bambang Trihatmodjo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sebab, majelis menyatakan gugatan Bambang tidak . . .
-
RI Punya Potensi 464 Titik Harta Karun Bawah Laut
RI Punya Potensi 464 Titik Harta Karun Bawah Laut
Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan PMKT Indonesia (APPP BMKTI) mengungkap Indonesia memiliki potensi benda muatan kapal tenggelam (BMKT) atau harta . . .