Berpotensi Tekan Pendapatan Negara, Penurunan Harga Gas Perlu Ditunda

Kebijakan penurunan harga gas menjadi USD 6 per MMBtu pada tingkat konsumen diusulkan untuk ditunda. Sebab negara membutuhkan pendapatan besar untuk menangani wabah virus Corona baru (Covid-19).

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi mengatakan, untuk menurunkan harga gas pemerintah harus mengorbankan penerimaan negara dari sektor hulu sebesar USD 2,2 per MMBtu, sehingga berujung pada penurunan penerimaan negara.

Di sisi lain, pemerintah sedang berjuang menangani COVID-19, upaya ini tentunya membutuhkan dana besar yang berasal dari pendapatan negara.

Baca Lainnya :

• Update Corona Sabtu 4 April: Total 150 Orang Dinyatakan Sembuh Covid-190
• Dampak Corona di Jakarta: 72.770 Pekerja Dirumahkan, 16.065 Buruh Kena PHK0
• Kabar Baik, 5 Pasien Positif Covid-19 Asal Kabupaten Bekasi Sembuh0
• Mengenal Perubahan Iklim, Cara Mengetahui, dan Dampaknya bagi Manusia0
• Imam Besar Masjid Istiqlal: Jangan Mudik, Perbanyak Sujud di Tengah Wabah Corona0

"Pemerintah sangat butuh dana untuk berbagai program penanganan Covid 19. Sebaiknya penurunan harga gas ini ditunda dulu," kata Fahmi, di Jakarta, Sabtu (4/4/2020).

Menurutnya, meski kebijakan penurunan harga gas akan menambah pendapatan negara dari penerimaan pajak dan deviden, serta penghematan subdisi industri yang menerima manfaat.

Namun, tambahan pendapatan negara tersebut jauh lebih kecil dibanding pengurangan pendapatan negara dari hulu migas.

"Sesungguhnya lebih besar pengurangan biayanya, dari pada manfaatnya," tegasnya.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>