Benteng Akal Sehat, Agar Tidak Cidera Saldi Isra Disarankan Mundur Dari Hakim MK

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tugas mengawal konstitusi suapaya cita-cita kemerdekaan tercapai.

MK menolak gugatan tokoh bangsa Rizal Ramli soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT).

Gugatan agar PT dihapus atau menjadi 0 persen ditolak MK, karena RR selaku pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan judicial review terhadap Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu.

Baca Lainnya :

• 2 Prajurit TNI Tewas Usai Kontak Senjata dengan KKB Papua0
• Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Pemerintah Jokowi atas Banjir di Kalimantan Selatan0
• Heboh Sejoli Mesum di Halte Bus Umum Diselidiki Polisi0
• Oknum Polisi Pasien COVID Mesum di RSUD Dompu, Kompolnas: Harus Usut Tuntas0
• Demokrat Beri Catatan Risma Pekerjakan Tunawisma di BUMN0

Alasan MK itu pun dinilai mengada-ngada karena pada tahun 2009, RR pernah didukung sembilan partai politik yang tergabung dalam kelompok perubahan sebacai calon presiden. Karana itu, RR memiliki legal standing.

Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi, putusan MK itu tidak sejakan dengan pandangan salah satu hakimnya, Saldi Isra.

"MK tugasnya ngawal konstitusi agar operasional laksanakan cita-cita kemerdekaan: masyarakat adil, makmur, aman, terdidik," ujar mantan Jurubicara Presiden Gus Dur itu lewat akun Twitter @AdhieMassardi, Sabtu (23/1).

"Pemilu kita sudah ngaco. Jika MK tak mau hapus PT presiden untuk kembalikan daulat rakyat seperti di buku Saldi Isra, maka SI harus mundur dari MK demi buku," sambung Adhie Massardi yang menyertakan sampul buka Saldi Isra berjudul "Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat".

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>