Bantah PSBB Berbelit, Jokowi: Kita tak Ingin Grasak-Grusuk
Presiden Jokowi mengaku pemerintah pusat tak ingin salah langkah di tengah pandemi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah pemerintah berbelit-belit dan birokratis dalam menetapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap suatu daerah. Presiden berdalih, pemerintah pusat tak ingin salah dalam mengambil keputusan di tengah situasi yang kompleks dan dinamis.

"Semuanya itu harus hati-hati dan tidak grasak-grusuk. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan PSBB ini tidak diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Melainkan kita ingin melihat kondisi masing-masing daerah," ujar Presiden dalam keterangan pers, Kamis (9/4).

Selain itu, Jokowi menjelaskan bahwa keputusan Menteri Kesehatan dalam memberikan izin PSBB harus mempertimbangkan sejumlah hal, termasuk jumlah kasus di daerah, jumlah kematian yang ada, faktor epidomologis dari Covid-19 di daerah tersebut.

Baca Lainnya :

• Beredar Kabar Arus Angin Bawa Penyakit dalam 3 Hari ke Depan, BMKG: Hoax0
• Tak Jadi Dibuka Hari Ini, Pendaftaran Kartu Prakerja Diundur 11 April 0
• Gubernur Nonaktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun Divonis 4 Tahun Penjara0
• Ojol Kena Imbas PSBB di Jakarta, Grab & Gojek Buka Suara0
• Tolak Pembahasan RUU Ciptaker di Tengah Corona, KSPI Akan Demo DPR 30 April0

"Misalnya ancaman, dukungan sumberr daya, pertimbangan ekonomi sosial dan keamanan. Sekali lagi kita tak ingin grasak grusuk, cepat tapi tak tepat. Saya kira lebih baik kita memutuskan ini dengan perhitungan, kejernihan, dan kalkulasi yang detail dan mendalam," kata Jokowi.

Jokowi juga secara resmi melarang aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN dan anak usahanya, serta aparat TNI-Polri untuk mudik pada periode Lebaran 2020 ini. Langkah itu diambil untuk mencegah penyebaran penyakit Covid-19 dari daerah episentrum penyebaran ke daerah lain di Indonesia.

"Kebijakan mengenai mudik, hari ini sudah kami putuskan. Bahwa untuk ASN, TNI, dan Polri dan pegawai BUMN dilarang mudik," kata Presiden Jokowi.

Sementara untuk masyarakat umum, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah masih harus mengevaluasi secara rinci kondisi di lapangan. Alasan itu menjadi dasar mengapa belum ada larangan tegas bagi masyarakat umum untuk mudik Lebaran. Kendati begitu, imbauan yang sempat disampaikan bahwa lebih baik masyarakat tidak mudik, tetap berlaku.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>