Aturan Turunan Omnibus Law Siap Diteken Jokowi Pekan Depan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan seluruh rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (Raperpres) dari Omnibus Law UU Cipta Kerja diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan depan.

Itu berarti, seluruh aturan turunan UU Cipta Kerja disahkan pada Februari 2021.

"Ini hampir seluruh RPP dan Raperpres substansial selesai dan diharapkan satu minggu ke depan bisa diproses untuk tanda tangan presiden," ucap Airlangga dalam Webinar: Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021, Rabu (27/1).

Baca Lainnya :

• Isi Surat Warga DIY ke Jokowi soal Pecat Menteri ATR0
• GAWAT, 50 Persen atau 20.000 Warteg di Jakarta dan Sekitarnya Bakal Tutup Tahun 2021 Ini0
• Menkeu: Ekonomi RI 2020 Masih Lebih Baik dari India dan Filipina0
• Utang 3 BUMN Paling Tinggi versi Erick Thohir0
• BI Cetak Uang Rp 300 Triliun0

Airlangga menyatakan jumlah aturan turunan UU Cipta Kerja sebanyak 52 aturan. Jumlahnya bertambah dari sebelumnya yang hanya 44 aturan turunan.

"Kami siapkan 44 aturan turunan baik RPP dan Raperpres. Kami tambahkan enam dan dua, jadi total 52 regulasi turunan," ujar Airlangga.

Ia menjelaskan salah satu aturan turunan itu berupa daftar prioritas investasi (DPI). Dalam beleid itu, pemerintah akan membuka 1.700 bidang usaha untuk investasi.

Kemudian, pemerintah juga menyiapkan 246 bidang usaha prioritas dengan insentif fiskal dan non fiskal. Hal itu seperti tax holiday dan tax allowance.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>