Amnesty International: Pemaksaan Vaksinasi dengan Ancaman Pidana Termasuk Pelanggaran HAM

Pro kontra adanya ancaman pidana bagi mereka yang menolak divaksin Covid-19 terus mengapung. Amnesty International pun angkat bicara dan mengganggap ancaman pidana itu masuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Ari Pramuditya, seorang peneliti dari Amnesty International berpendapat, setiap orang berhak untuk memberikan persetujuan dan tanpa paksaan sedikit pun dalam program vaksinasi.

"Pemerintah wajib mengupayakan proses vaksinasi dilakukan secara sukarela," tegas Ari seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (15/1/2021).

Baca Lainnya :

• Wanita di Medan Jual Putri Kandung untuk Beli Narkoba0
• Polisi Tangkap Pria Cabuli 9 Bocah Pria di Medan 0
• Lika-liku Komnas HAM Ungkap Kasus Laskar FPI di KM 500
• Selama Tidak Melihat Kuburannya, KPK Anggap Harun Masiku Masih Hidup0
• Kisah Pilu Ibu Dipolisikan Anak Kandung Usai Cekcok Gegara Baju 0

Tak hanya itu, Ari menyebut pemaksaan vaksinasi dengan ancaman pidana pemenjaraan dan denda merupakan sebuah bentuk pelanggaran HAM.

Menurutnya, dalam hal tertentu pemerintah dapat membuat vaksinasi Covid-19 sebagai persyaratan. Misalnya untuk pendidikan atau penggunaan kendaraan umum sebagai langkah khusus pencegahan Covid-19.

Namun, Ari menekankan, kebijakan tersebut harus sesuai dengan hukum dan standar internasional mengenai HAM.

Dia menyebut Amnesty International pun menentang keras pendekatan pidana, terutama hukuman penjara, terhadap orang-orang yang menolak vaksinasi.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>