Aksi Oknum Polisi ke Peserta Demo Mirip Zaman Kolonial

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengecam perilaku represif dari oknum Polisi kepada sejumlah peserta demo dan juga jurnalis pada aksi unjuk rasa, baru-baru ini. Tindakan represif itu mengingatkannya pada masa penjajahan Belanda.

"Cara-cara yang dilakukan oleh sejumlah oknum Polisi yang memperlakukan rakyat dengan semena-mena pada demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja,  mengingatkan saya kepada masa penjajahan Belanda," kata Anwar dalam pesan teks yang diterima Republika.co.id, Sabtu (10/10).

Di mana penjajah Belanda, kata dia, dengan beringas, kasar, serta dengan tidak mengenal rasa perikemanusiaan sedikit pun memukul menendang dan menginjak-injak orang pribumi yang menentang dan memprotes kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Menurutnya, tindakan tersebut dilakukan tentu tujuannya adalah untuk membungkam kelompok pribumi agar cengkraman kekuasaan sebagai penjajah di negeri ini semakin lebih kuat lagi.

Baca Lainnya :

• Wapres Dorong Pengusaha NU Optimalkan Teknologi Digital0
• Sekjen MUI Sayangkan Pengesahan UU Cipta Kerja0
• Kritik untuk Barat Soal Hadirnya Islam di Indonesia-Melayu0
• Wakil Sekretaris Fatwa MUI: Pilkada Saat Pandemi Rawan0
• Viral Video Mushola Dicoret Saya Kafir di Tangerang, Polisi Turun Tangan0

"Tapi kalau yang melakukan hal seperti itu adalah oknum Polisi yang setiap bulannya kita bayar gajinya dengan uang rakyat, pertanyaan saya adalag ke mana nasionalisme dan hati nurani mereka?" ujarnya.

Dia pun mempertanyakan realisasi sila-sila dari Pancasila yang sering negara ucapkan setiap upacara ataupun kegiatan-kegiatan formal. Terutama pada sila keduanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Anwar memprtanyakan mengenai kesadaran oknum Polisi bahwa yang mereka hadapi sejatinya adalah rakyat Indonesia yang menuntut hak-haknya dalam aspirasi yang diajukan.

Bahkan para demonstran, lanjut dia, adalah anak-anak bangsa yang secara konstitusional dijamin oleh UUD 1945 untuk menyampaikan pandangan dan sikapnya. Termasuk untuk mengkritisi kebijakan dan keputusan pemerintah yang mereka nilai mengancam dirinya, lingkungan, dan masyarakat luas.

"Lalu mengapa tindakan dan perlakuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan Pancasila serta perikemanusiaan itu mereka lakukan  terhadap para demonstran tersebut? Apakah mereka tidak punya hati dan perasaan? Di mana kalau tindak kekerasan dan kebiadaban itu menimpa istri dan anak-anak serta keluarga besar mereka? Apakah mereka bisa menerimanya? Tentu saja tidak, kan?" kata Anwar yang juga Ketua PP Muhammadiyah ini.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>