Hidup Tidak Hanya Tentang Pilkada

Hidup Tidak Hanya Tentang Pilkada

Angga Putra Fidrian  

SHARE

BataraNews.com – Pertama-tama sebelum memulai jawaban atas artikelnya (belajar menilai cagub). Saya membuat tulisan ini tidak untuk mengajak siapapun yang membaca tulisan ini untuk memilih Mas Anies. Tidak juga untuk mengubah pilihan yang telah diambil oleh Mas Rian Ernest. Tapi saya akan mencoba untuk memberikan alternatif terhadap fakta yang coba disampaikan oleh Mas Rian Ernest. (Catatan “Jongos” Dua Cagub DKI oleh Rian Ernest)

Seperti yang sering diutarakan oleh seorang pembesar yang baru saja berulang tahun.

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan” – Pramudya Ananta Toer

Oleh karena itu saya hanya ingin mengajak mereka yang membaca tulisan yang dibuat oleh senior saya untuk mencoba adil dalam alam pikiran sehingga nantinya bisa diturunkan ke perbuatan.

Full Disclosure bahwa saya saat ini ikut membantu Mas Anies dalam kampanye, saya juga mantan Pengajar Muda, jadi Relawan TurunTangan dan sempat bekerja sebagai pengurus di Yayasan TurunTangan. Namun, saya membuat tulisan ini tanpa mewakili siapapun. Saya tahu tidak sedikit teman-teman Pengajar Muda yang kecewa dengan langkah ini, tapi banyak juga Pengajar Muda yang mendukung, tentunya hal ini menjadi sikap politik masing-masing.

Saya tidak berminat untuk mewakili pandangan siapapun, karena sikap politik adalah sikap pribadi. Kalau alasan saya mendukung karena bersepakat dengan penghentian penggusuran paksa dan menolak Reklamasi tentunya berbeda dengan PM lain yang ikut mendukung juga. Jadi biarkan mereka punya sikap masing-masing. Saya tidak mewakili dan tidak juga ingin mengubah sikap politik yang menolak atau mendukung.

Saya hanya menyayangkan Tim Mas Rian Ernest yang selalu mengedepankan kebenaran data ternyata membuat tulisan yang datanya lemah sekali, utamanya terkait kelebihan dana Tunjangan Profesi Guru dan Kartu Indonesia Pintar. Tentunya dengan motivasi mendapatkan suara di Pilkada bisa saja kita memilih untuk fakta-fakta untuk diserang, meskipun fakta itu lemah, namun kalau seperti itu, bukannya kita tidak melakukan pencerdasan terhadap teman-teman pemilih. Saya menantikan perdebatan yang lebih programatik, misalnya seperti program pelarangan angkot dari Pak Basuki dengan program pemberdayaan angkot dari Mas Anies. Perdebatan tentang kenapa Pak Basuki mendukung reklamasi sedangkan Mas Anies menolak atau kebijakan rusunisasi Pak Basuki dengan program DP nol rupiah milik Mas Anies.

Tentang Kelebihan dan Tunjangan Profesi Guru sebesar 23 Trilyun

Sebelum menjelaskan panjang lebar ini saya sertakan link berita yang menyebutkan bahwa kelebihan dana tersebut bukan karena salah hitung: Salah Hitung Anggaran Tunjangan Guru Rp 23,3 Triliun, Ini Penjelasan Kemendikbud

Anggaran Tunjangan Profesi Guru adalah anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Keuangan. Kenapa Pemerintah Daerah? Karena menurut amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendidikan berada dalam cakupan Pemerintah Daerah bukan pada Pemerintah Pusat. Berpegang pada Undang-Undang tesebut maka, Guru adalah PNS Pemda bukan Pemerintah Pusat, sehingga anggaran yang berkaitan dengan guru diajukan oleh Pemda kepada Kemenkeu dan Kemenkeu melakukan transfer langsung sebagai bentuk pencairan.

Kemendikbud melalui surat Nomor 33130/A.A1.1/PR/2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu memberitahukan bahwa ada guru yang sudah tidak terdaftar dalam databse GTK masih diajukan oleh Pemda untuk mendapatkan TPG. Hal itu direspon dengan melalui surat dengan nomor S-579/PK/2016 untuk membatalkan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru kepada guru yang sudah mutasi,pensiun dan meninggal dunia. Jadi selemah-lemahnya tuduhan atas kinerja ya tuduhan tentang Kelebihan Dana Tunjangan Profesi Guru yang disebut sebagai kegagalan Anies di Kementerian Pendidikan. Lengkapnya bisa dibaca di sini.

Mas Ernest yang mendampingi Pak Basuki dalam sidang di PTUN tentunya mengetahui tentang Pembagian kewenangan dalam otonomi daerah, sehingga harusnya lebih paham tentang hal ini karena berkaitan dengan tata negara Indonesia.

Tentang Kartu Indonesia Pintar

saya tidak mau panjang lebar membahas, Silahkan saja baca di sini :

Anies: Distribusi Kartu Indonesia Pintar Tahun 2015 dan 2016 Lampaui Target

Seperti yang dituliskan oleh salah satu portal berita di atas ternyata KIP yang dituduhkan juga diselesaikan dengan baik.

Apakah hal ini menjadi dasar dari Reshuffle ini Kementrian Pendidikan? Tentunya kita semua tahu bahwa Menteri adalah Jabatan Politik dan hal pengangkatan dan pencopotan menteri berada kewenangannya di tangan presiden. Oh iya terminologi pecat itu sebenarnya juga tidak tepat. Mereka yang belajar Tata Negara pasti paham tentang hal ini. Apakah Pak Sudirman Said dipecat? Padahal telah berhasil membuka misteri freeport dan orang-orang yang terlibat didalamnya?

Tentang Kedatangan Ke markas FPI

Hal ini tentunya jadi kejutan bagi semua orang, tidak hanya bagi orang-orang yang jauh, bahkan bagi orang-orang yang ikut membantu dalam kampanye ini. Kedatangannya membawa kejutan di awal tahun baru.  Saya termasuk orang yang kecewa terhadap kedatangan Mas Anies kesana. Silahkan cek jejak digital saya, tentu banyak pernyataan saya yang tidak sepakat dengan FPI. Saya juga pernah berkunjung ke Petamburan, membantu riset seorang teman. Saya tidak akan menuliskannya hasilnya di sini. Namun, informasi dari dua belah pihak membuat coba memahami organisasi ini dari berbagai sisi.

Selepas itu berbagai tuduhan berseliweran tanpa ada yang mampu menahan. Setiap orang menafsirkan masing-masing arti kunjungan tersebut.  “Ya, tapi dia memuja FPI setinggi langit, bilang bahwa ada 7 juta orang, paper yang catatan kakinya banyak, atau diskusi yang berbobot”. Tanpa mau menafsirkan lebih jauh, bukankah itu jadi adab bagi seseorang yang bertamu ke rumah orang lain.

Pernah kah kita bertamu ke rumah seseorang lalu komentar “Masa sih pak, Koinya ganjil, coba sini saya itung dulu.” pasti jawabnya “Wah iya ikan koinya jumlahnya ganjil, pasti membawa keberuntungan”. Hal-hal sejenisnya untuk menyenangkan tuan rumah. Tentang kontroversi memadamkan api, silakan cek di tulisan yang disusun M.Husnil. ini bagian 1 dan ini bagian 2.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pernah Mas Anies memberikan dukungan kepada FPI atas tindak kekerasan yang dilakukannya? Apakah mendukung FPI untuk mendemo Pak Basuki agar dipenjara atas tindakannya?  SIlahkan cek dan googling, bisa jadi saya juga salah, tapi saya tidak bisa menemukan sumber informasi valid yang mengatakan bahwa Mas Anies bersepakat dengan kedua hal tersebut.

Sependek yang saya tahu Mas Anies datang ke Petamburan untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya tentang identitas. Identitas yang mengatakan beliau adalah seorang liberal, syiah, wahabi dan tuduhan lain yang sebelumnya tidak pernah dihiraukan. Kondisi yang akhirnya menyulitkan dirinya sendiri, sampai saudara saya yang tinggal di Bandung pun bertanya kepada saya tentang kebenaran Mas Anies syiah atau bukan karena menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang terindikasi syiah. Mas Anies juga berkunjung ke berbagai komunitas agama lainnya, tapi apakah ada yang membahas ini? Tenun Kebangsaan yang dituduh sudah dikoyak ternyata sedang ditenun dengan cara yang berbeda.

Kita bisa memperdebatkan ini terus, tapi apakah Mas Rian Pernah mencoba untuk bertanya langsung kepada Mas Anies? Sebagai orang yang pernah berada cukup dekat dengan beliau tentunya pertanyaan dari Mas Rian Ernest akan bisa dijawab dengan baik oleh Beliau.

Tentang Perbandingan Kepemimpinan

Saya tidak pernah menjadi bawahan langsung dari keduanya, tidak pernah bekerja secara langsung, sehingga saya tidak mau memperdebatkan gaya kepemimpinan keduanya. Namun saya mau mencoba membandingkan kinerjanya dari aspek-aspek yang objektif. Aspek yang dinilai oleh lembaga-lembaga kredibel.

 

Memperbandingkan seseorang karena penafsiran gaya kepemimpinan tentunya tidak adil jika kita tidak lihat hasil yang diberikan. Karena gaya seseorang bisa saja berbeda dalam menjalankan sesuatu. Ada seseorang yang ahli berkendara dan memilih mengendarai mobilnya sendiri sampai tujuan, ada yang memilih untuk mempercayai kepada orang lain untuk mencapai tujuan, sementara dia melakukan hal-hal yang mendukung orang kepercayaannya, seperti menyiapkan makanan kecil, memasang daftar lagu favorit atau menemani ngobrol selama perjalanan. Sekali lagi tafsir seseorang bisa berbeda tergantung tujuan dan momentum saat orang tersebut memberikan tafsir atas tindakan.Hal yang bisa diberikan secara objektif adalah penilaian lembaga yang kredibel atas apa yang sudah dikerjakan.

Tentang Pilihan Strategi Politik

Saya tahu semua orang heboh dan mempertanyakan ketika Mas Anies yang bergerak ke kanan, seakan muncul dengan identitas keislaman beliau. Merapat ke Habib, merapat ke setiap Maulid. Kenapa tokoh yang dianggap moderat dan berada di tengah sekarang malah merapat ke kanan dan mencari dukungan ke majelis-majelis untuk memperkuat identitas agamanya? Puncaknya pada tayangan mata najwa, beliau mengamini Al Maidah 51. Pertanyaan saya terkait beliau yang mengamini ayat itu, Apakah seseorang yang beragama boleh tidak mengamini kitab sucinya? Apakah boleh seseorang yang menganut agama boleh memilih ayat yang diimani, sesuai dengan kebutuhannya? Bukannya dengan kita menyesalkan iman yang dianut seseorang berarti kita telah mencoba mencabut Hak asasinya? Yang jadi masalah sejauh ini adalah tafsir dari Al Maidah 51..

Perdebatan yang muncul di masyarakat adalah tentang tafsir dari ayat tersebut. Apakah elok mempertanyakan tafsir yang diimani oleh seseorang? Kalau selama ini kita tidak suka dengan mereka yang menghakimi islam nusantara atau islam arab, pertanyan tentang tafsir membuat kita tidak lebih baik. Baiknya mempertanyakan tafsir yang diimani adalah sesuatu yang tidak perlu dilakukan, karena artinya kita juga tidak menghargai kebebasan beragama seseorang. Dalam dialog di Mata Najwa tersebut, sebelum didesak oleh Najwa, Mas Anies bilang bahwa dalam konteks demokrasi, setiap orang boleh memilih pemimpin yang seusai dengan aspirasinya.

Memilih karena agamanya, memilih karena sosoknya, memilih karena partainya adalah hal demokratis setiap orang. Hak yang dijamin oleh konstitusi. Seharusnya yang dilakukan oleh pelaku politik adalah tidak membenturkan hak demokratik, konstitusi dan agama. Biarkan mereka berjalan dengan semestinya. Hal yang perlu dilakukan adalah pencerdasan, tentunya pencerdasan dilakukan dengan dialog bukan dengan benturan dan gesekan.

Mengaitkan strategi politik ke pemilih islam dengan perobekan tenun kebangsaan menurut saya termasuk dalam pengambilan kesimpulan yang terlalu cepat. Seakan apa yang dikerjakan jadi runtuh seketika. Padahal setiap orang pasti punya prosesnya masing-masing. Toh mereka yang ada di kanan adalah warga DKI juga yang nantinya ketika menang harus diperhatikan, di dengar suaranya dan tentunya dalam konteks pilkada dukungannya dalam bentuk suara di TPS.

Pertanyaannya apakah dengan mendekat ke islam akan membuat Jakarta menjadi intoleran dan tidak ramah kepada umat agama lain? Menyimpulkan sekarang tentunya jadi sangat prediktif, bukankah proses pengambilan kebijakan tertinggi adalah Peraturan Daerah yang penyusunannya melibatkan DPRD? Sekuat-kuatnya Pergub harus tunduk kepada Perda karena posisinya lebih tinggi. Gubernur yang baik adalah yang duduk membuat aturan bersama DPRD agar akuntabilitas dan keberpihakannya bisa dikontrol dengan baik.

Tentang hal lain-lain

Saya merasakan dampak langsung dari masuknya Anies Baswedan ke Konvensi Demokrat, karena pada masa itu saya sedang bertugas di daerah. Respon Pemda yang tadinya baik menjadi berubah karena dugaan kepentingan politik di dalamnya. Namun dengan penjelasan seperti yang beliau sampaikan melalui email kepada Pengajar Muda yang sedang bertugas ternyata mampu menjembatani tafsiran informasi dari para pemangku kepentingan di daerah. Setelahnya hubungan dengan Pemda berjalan baik, bahkan Pemda di tempat saya bertugas mau menjalankan program seperti IM sebagai bentuk lanjutan dari Pengajar Muda yang sudah habis masa tugasnya. Jadi kekhawatiran Mas Ernest tidak terbukti di daerah, toh IM masih tetap berjalan sampai hari ini selepas konvensi dan kampanye mendukung Jokowi.

Dulu sewaktu beliau baru diangkat menjadi Menteri Pendidikan, semua orang pasti bersiap tentang kebijakan yang akan diambil oleh Anies Baswedan terhadap Ujian Nasional yang menjadi momok bagi setiap siswa. Seperti yang kita ketahui semua, bahwa Jokowi berjanji akan menghapuskan Ujian Nasional sedangkan Jusuf Kalla tetap mendukung Ujian Nasional. Lalu apa yang dilakukan? Mas Anies menjembatani keduanya dengan tetap menyelenggarakan UN namun tidak menjadi syarat kelulusan. Bahkan menambahkan elemen Integritas ke dalamnya. Tidak perlu ada konflik mengemuka.

Bagi saya ketegasan yang dilakukan adalah melarang adanya MOS di sekolah dan menuntut guru untuk ikut hadir di acara penerimaan siswa baru sehingga tidak ada siswa yang menjadi korban bully, ini adalah capaian besar, karena sejauh ini tidak ada Menteri Pendidikan yang berani melakukan ini. Kita semua tahu bahwa perpeloncoan adalah bumbu penyedap dalam setiap kegiatan MOS sampai memakan korban jiwa dari siswa yang seharusnya belajar di sekolah.

Ketegasan serupa juga ditunjukkan oleh Mas Anies dengan menarik buku yang mengajarkan radikalisme untuk siswa, serta yang paling berani adalah mengkritisi Kementrian Pertahanan yang saat itu gemar melakukan pelarangan buku. Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan saat itu membela orang-orang yang ingin mendapatkan informasi alternatif dari buku bacaan. Lalu apakah yang dilakukan oleh Pak Basuki ketika Belok Kiri Fest dilarang dan Penayangan Pulau Buru Tanah Air Beta digeruduk ormas? Di Semarang Ganjar Pranowo ikut bedah buku Tan Malaka dan di Bandung Ridwan Kamil menjamin monolog Tan Malaka berlangsung dengan aman. Ketegasan membela yang jumlahnya lebih sedikit juga diperlukan.

Konsistensi selalu menjadi hal yang selalu ditanyakan, terutama terkait rekam jejak Mas Anies dulunya ada di Demokrat lalu ke Jokowi dan sekarang ada di Prabowo. Sejauh pengetahuan saya, Mas Anies diundang untuk ikut setiap kontestasi tersebut, di Demokrat diajak oleh SBY, lalu ditelepon langsung untuk jadi Jubir dan terakhir diminta langsung oleh Sandiaga Uno. Anies Baswedan tidak berkampanye setahun sebelumnya dengan mengumpulkan KTP sebagai calon independen lalu maju berkompetisi dengan didukung oleh Gerindra dan PKS. Konsistensi dia cuma satu, tidak mundur ketika diajak untuk berkontribusi lebih jauh walaupun mengorbankan citra. Tentunya untuk bagian ini setiap orang akan punya tafsirnya masing-masing.

***

Tentunya tidak akan habis kita membandingkan satu sama lain, karena setiap pemimpin punya baik dan buruknya masing-masing. Kembali lagi saya menulis ini bukan untuk mengajak pembaca memilih Anies Baswedan, tidak juga untuk membandingkan Anies Baswedan dengan lawannya untuk akhirnya menyatakan Mas Anies lebih layak memimpin Jakarta. Saya cuma mau memberikan fakta alternatif saja. Tentunya akan ada yang menilai tulisan ini adalah pembelaan mati-matian seorang pendukung. Saya hanya bertanggung jawab atas isi tulisan ini bukan terhadap tafsiran orang lain.

Oh iya Mas Rian Ernest, kalau bisa sampaikan ke lingkaran politik Mas Rian seperti Kurawa, Guntur Romli dan Hariadhi untuk tidak membawa-bawa IM ke dalam pusaran politik ini. Biarkan IM bekerja dengan tenang dan tetap netral. Jangan dijadikan samsak politik sebagai usaha untuk menarik sisa suara di hari menjelang pencoblosan. Jadikan ini pertarungan antara Pak Basuki dan Mas Anies saja dan pertarungan kita-kita yang sedang berlomba di kampanye ini. Seperti judul tulisan ini, hidup tidak hanya pilkada, menjaga hubungan baik lebih penting dari memenangkan kotak suara. Sekian jawaban dari saya terkait kehebohan pada masa tenang ini.

Sumber

Paket Umroh Murah