Waspadalah Politik CINA Raya

Waspadalah Politik CINA Raya

584
0
SHARE

BataraNews.com – Lu Bu Wei, Perdana Menteri Dinasty Qin yang menjadi peletak dasar menyatukan China, bertanya pada papanya:

“Berapa untungnya bertani?”

Jawab papanya : “10 kali lipat”.

“Kalau berdagang emas?”

Jawab papanya lagi : “100 kali lipat.”

“Oohh kalau membantu seseorang menjadi penguasa atau pejabat?”

Jawab papanya lagi : “Wah wah tak terhitung untungnya.”

Itu dialog Lu Bu Wei dengan papanya pada abad ke 3 SM. Makanya ada Cu Kong (asal kata Zhu artinya pemilik dan Gong artinya semacam Datuk atau gelar kehormatan). Panggilan kehormatan zaman dulu yang membiayai orang-orang tertentu menjadi penguasa (anggota Parlemen, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Polisi, Panglima Tentara dll). Jadi soal Cu Kong bukan hal baru.

Jadi sekarang kita faham mengapa ada Datuk Liem Siu Liong di era Pak Harto, Datuk Murdaya Pho di era SBY atau Datuk Tahir di era Panglima TNI Muldoko. Bagaimana peran Taokeh Mendanai “Pilkada” di Zaman Kolonial Belanda? Demi menciptakan sistem ketergantungan kalangan Pangreh Praja (Birokrasi/Pemerintah) terhadap pemilik dana, maka diciptakan sistem uang semir dalam pengangkatan Lurah hingga Bupati.

Dalam buku ‘Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia‘ jilid kedua, terbitan P.N Pradnja Paramita: 1970, Prof Dr. D.H. Burge dan Prof. Dr. Mr. Prajudi (buku yang terdiri dari 2 jilid ini tersedia di Perpustakaan UI Depok, dan bisa diakses oleh siapa saja) menuturkan bahwa seorang calon Lurah harus memiliki uang 700-1000 gulden. Uang tersebut sejumlah 200 gulden ‘dipersembahkan’ kepada Bupati, untuk Wedana 100 gulden, dan untuk Jurutulis Controleur 25 gulden. Sisanya untuk ‘mensejahterakan’ eselon lainnya yang terkait dalam struktur kepangrehpradjaan. Hanya untuk menjadi Lurah, dana ilegalnya bisa sebanyak itu. Berapa besar utk menjadi Wedana atau Bupati?

Muncul pertanyaan darimana dana tersebut diperoleh? Jawabannya diperoleh dari pinjaman kepada Cina yang kala itu disebut Taokeh (Tauke). Bisa dibayangkan berapa jumlah uang yang diperlukan oleh seseorang utk menjadi Camat, Asisten Wedana, Wedana, Patih smpai Bupati. Seorang Taokeh pada masa itu dapat mendanai tiga atau empat Lurah. Demikian pula seorang Taokeh dapat mensponsori dana ilegal untuk Bupati. Setelah ‘Pilkada’ di masa kolonial, ‘Taokeh’ selalu menuntut balas jasa ke penguasa.Tentu dalam bentuk “proyek” dll. Jadi hubungan “simbiosis mutualistik” antara pemilik modal dengan penguasa, antara Aseng dengan Asong sudah berakar ratusan tahun di tanah air. Dipercanggih dengan KKN dimasa Orla, Orba, Orderef.

Khawatir dominasi Cina dengan konsep Cina Raya, John Memphi merumuskan ada 5 problem Cina atau

5 Chinese problem in The World.

  1. First Emporium, RRC – Mainland China (Mother Land – Tanah Leluhur).
  2. Second Emporium, TAIWANESE (Capital – Modal).
  3. Third Emporium, SINGAPOREAN (Trade – Dagang).
  4. Fourth Emporium, OVERSEAS CHINA (Brotherhood – Persaudaraan).
  5. Fifth Emporium, DOMESTIC CHINA (China Town – Pecinan).

Stressing tulisan ini berkaitan dengan peranan RRC dan Cina perantaun di Indonesia.

Republik Rakyat Cina (RRC) merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia.Dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tahun 2015 RRC berpenduduk 1.367.485.388 jiwa . Artinya ada 1,37 miliar yang harus dikasih makan tiga kali dalam sehari.

Sekarang RRC memang sudah menjadi negara kekuatan baru di dunia. Predikat itu diperlihatkan oleh indikator pembangunan RRC pada aspek ekonomi, politik, militer, dan budaya yang makin kuat. Sedangkan di lain pihak, sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa selama sejak 5 ribu tahun lamanya hingga saat ini dilaluinya dengan pertarungan demi pertarungan dengan sesamanya serta dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia.  Jumlah penduduk RRC 1,37 miliar itu belum termasuk warga Cina perantauan (Overseas Chineese) pada tahun 2008 diperkirakan berjumlah 300 juta jiwa yang memencar di seluruh penjuru dunia. Di berbagai negara mereka sudah sangat exist terutama pada aspek ekonomi.

Bila dulu kaum Yahudi terpencar ke banyak wilayah di Dunia meskipun mereka sendiri tidak menginginkan, maka Pemerintah Cina dengan sengaja mendiasporakan rakyatnya ke seluruh penjuru dunia. Faktor kesengajaan politis itu,menyebabkan banyak pihak di dunia menyebut sebagai skenario RRC di luar negeri. Atau dengan perkataan lain disebut juga kebijakan politik luar negeri RRC. Berhubung kesengajaan itu membawa misi politik luar negeri RRC, atau oleh karena faktor skenario, maka jelas faktor kesengajaan RRC memotivasi bangsanya untuk melakukan Overseas memiliki tujuan politik luar negeri RRC yang lebih besar.

Warga Overseas Chineese itu di banyak negara menguasai sumber daya negara lain dengan nafas post neo-colonialism. Contohnya antara lain di Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Skenario besar itu (Overseas Chineese yang disengaja) tentu melibatkan negara RRC dan dapat diperjelas dengan istilah bahwa Overseas Chineese adalah juga planted agent RRC di luar negeri. Maka tak keliru bila banyak negara menolak secara halus atau kasar kedatangan orang  orang Cina  ke negaranya.

Expansi Inggris sebagai penguasa abad XIX bisa dikatakan sudah selesai ketika mereka menemukan tanah baru di Amerika dan Australia. Tapi Cina baru memulai untuk tujuan imperium itu. Sifat ekspansionisme dan semangat negara Cina dalam geopolitik adalah bagian dari konsep Cina Raya. Mereka butuh tanah baru. Tak cukup sampai di situ, mereka juga menyiapkan Cina Rantau untuk jadi penguasa di tanah baru itu.

Indonesia telah lama menjadi target untuk dijadikan tanah baru mereka. Karenanya Cina di Indonesia dan para Cina perantauannya sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis dengan mendirikan partai politik dan bahkan menguasai partai politik lainnya dengan tujuan politik untuk Presiden Indonesia. Mereka itu antara lain adalah Ahok, Harry Tanoesoedibiyo, dan Setya Novanto. Kekawatiran terhadap Cina perantauan ini terutama karena RRC menganut paham dwikewarganegaraan (ius sanguinis). Sekalipun Ahok misalnya Warga Negara Indonesia, namun bagi RRC dia juga warga negaranya. Sehingga loyalitas ganda ini lebih banyak merugikan Indonesia yang menganut azas kewarganegaraan ius solli ( loyalitas pada satu negara dimana dia dilahirkan).

Sehingga bagi Indonesia keturunan Arab, India, Pakistan, dan Persia tidak ada masalah karena negaranya menerima azas ius solli apalagi mereka umumnya sudah berbaur dalam budaya dan agama dengan pribumi Indonesia.

Di samping itu sekitar 5 tahun yang lalu ada catatan bahwa 70 juta kader muda Partai Komunis Cina (PKC) mendapat tugas untuk membahas strategi dan taktik Cina untuk menjadi negara superpower. Kader kader tersebut kerjanya memasukkan usul usul kongkrit untuk diputuskan dan dilaksanakan oleh Parta Komunis Cina (PKC). Hal ini saja sudah membuat kawatir negara-negara diseputar Cina.

Di Filipina sebagian besar penguasanya berdarah Cina, mulai dari bapak pendiri bangsa Jose Rizal, sampai Marcos hingga trah Aquino. Konglomerat Cina menguasai semua bidang usaha, sementara puak Melayu Filipina sudah lama terpinggirkan dan banyak yang jatuh miskin mengenaskan.

Di Singapura kaum Melayu sudah digusur dan Cina sangat berkuasa. Di Malaysia kalau dulu Mahathir dkk tidak waspada mungkin sudah jadi negara yang didominasi Cina perantauan.

Di Thailand PM Thaksin Shinawatra yang berdarah Cina melakukan program-program populis untuk merebut kekuasaan tetapi akhirnya dijungkalkan oleh kerajaan yang bersekutu dengan milter untuk menyelamatkan negara. Birma banyak membatalkan proyek dengan Cina konon karena kawatir dominasi Cina dan mungkin belajar dari kasus Tibet.

Vietnam mungkin salah satu negara yang paling waspada terhadap Cina. Karena konon doktrin RRC memandang Vietnam itu lengannya dan Indonesia itu jari-jarinya.

Namun di Timor Leste yang baru belasan tahun bebas dari Indonesia imigran Cina sudah luar biasa. Perekonomiannya didominasi Cina bahkan menurut Lingkar.Com Cina sudah membangun pangkalan AL di Timor Leste dan ada perkiraan mata uang Timor Leste akan menggunakan mata uang Cina, Yuan, mengikuti Zimbabwe. Australia sendiri cemas melihat perkembangan Timor Leste.

Mantan Dubes RI di Beijing, Mayjen (Purn) Sudradjat juga cemas melihat perkembangan tenaga kerja dari Cina dan meragukan kemampuan aparat kita untuk memantau dan mengeksekusi atas berbagai pelanggaran yang dilakukan imigran Cina. Singkat kata, negara-negara Asia Tenggara kalau tidak waspada pelan-pelan akan jatuh ke tangan Cina karena kebijakan geopolitik Cina yang menggunakan Cina perantauan sebagai kaki-tangan program ofensifnya. Elit etnis Cina di Indonesia, berperan dari bermain di belakang layar hingga tampil langsung untuk mendominasi politik kekuasaan Indonesia. Dengan perkataan lain etnis Cina di Indonesia sedang berusaha keras untuk menggeser posisi politik Pribumi Nusantara sebagai penguasa nasional.

Indonesia diperkirakan menjadi negara yang paling banyak perantau Cina-nya. Menurut Kompas lebih kurang 8.000.000 orang. Sementara Prof DR. Sri Bintang Pamungkas menduga ada 5 juta. Tapi menurut mantan Dubes kita di RRC Mayjen Purn Sudradjat berkisar 5% atau lebih kurang 12 juta. Di Indonesia secara kasar dikategorikan ada Cina Totok atau Cina Singke, Cina kelahiran Indonesia, dan Cina keturunan, serta Cina yang telah berasimilasi dengan Pribumi Nusantara. Cina yang mau berasimilasi secara pisik (kawin mawin dengan Pribumi) dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat dan budaya setempat, tidak hidup secara ekslusif. Mereka ini sudah masuk dalam kategori bumiputera atau pribumi. Demikian temuan penelitian Dr. M.Dahrin La Ode, M.Si seorang ahli politik etnisitas, juga Dosen Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan).

Di satu sisi masih banyak pula Cina yang menolak untuk berasimilasi secara pisik dan budaya, tetap mempertahankan cara hidup eksklusif, merasa dirinya lebih terhormat dari pada Pribumi dengan perkataan lain orang Cina menganggap dirinya superior sedangkan Pribumi adalah inferior. Sikap psikologis sosial orang Cina seperti itu merupakan bagian dari stratifikasi kolonial Belanda dahulu, yakni stratifikasi pertama Kolonial Belanda, stratifikasi kedua orang Cina, dan stratifikasi ketiga adalah Pribumi yang dijajah oleh Belanda. Di samping itu, juga karena kebijakan ekonomi Orba membuat orang Cina tumbuh pesat pada aspek ekonomi sehingga banyak orang Cina yang jadi kaya raya. Dari hasil itu, membuat sikap psikologis sosial semakin ekslusif.

Dengan kekuatan ekonominya yang dominan itu, maka ada kekhawatiran Cina akan mengakuisi atau menguasai Indonesia secara mutlak. Apalagi sekarang Cina singke atau Cina Totok yang tidak mau berasimilasi umumnya yang tergolong dalam 9 Naga itu sudah mempunyai ambisi untuk menguasai politik Indonesia. Secara informal mereka sudah mengatur kekuasaan dari belakang layar terutama sejak Orba dan makin menjadi lebih kuat sejak era Reformasi. Di era Orba mereka hanya mempengaruhi Soeharto dalam bidang ekonomi. Namun di era Reformasi mereka telah mengatur dari belakang layar. Sekarang mereka ingin tampil langsung mengatur kekuasaan.

Dibeberapa daerah mereka sudah berkuasa. Baik yang Cina totok maupun yang Cina campuran. Dengan kekuatan ekonomi ditangan mereka secara telak dan ambisi politik RRC serta ambisi politik Cina rantau siapa yang jamin dalam beberapa tahun ke depan terjadi politik apartheid atau penjahahan oleh Cina terhadap Indonesia?

Pribumi Nusantara Kurang Waspada

Kebanyakan masyarakat Indonesia kurang awas atas perkembangan dan perubahan prilaku Cina Perantauan ini. Mereka memandang sebagai hal-hal yang wajar saja dan tidak melihat sikap politik dan ekonomi orang Cina ini sebagai ancaman dan bahaya bagi nasib Pribumi atau bumiputera dan masa depan anak cucunya yang akan dijajah oleh orang Cina. Dengan dalih hak azasi manusia, persamaan hak dan pluralisme maka kaum bumiputera dapat ternina bobokkan. Sikap Pribumi Nusantara seperti ini sangat berbahaya bagi kelanjutan NKRI dalam kekuasaan Pribumi Nusantara.

Orang Cina mencontohkan negara Amerika Serikat (AS) dimana siapa saja bisa jadi Presiden tanpa diskriminasi. Mereka lupa bahwa di AS penduduk pribuminya (Indian) sudah dimusnahkan oleh bangsa Eropa (Inggris, Spanyol, Perancis, Belanda, dan Portugis) sehingga yang ada adalah semua bangsa pendatang dari Eropa, Asia dan Afrika. Maka wajar mereka punya hak dan kesempatan yang sama dalam sosial, ekonomi dan politik termasuk untuk menjadi Presiden. Meskipun demikian, AS kampiun dalam kampanye demokrasi , pluralisme dan HAM namun nyatanya ada syarat yang tidak tertulis bahwa Presiden AS adalah yang White, Anglosaxon, dan Protestant (WASP). Jadi secara tersirat di AS pun terjadi ” diskriminasi”.

Di Cina sendiri umpamanya ada orang keturunan India kaya raya mau jadi Gubernur di Beijing apa mungkin? Jangankan yang India, yang Cina campuran bule di Hongkong belum tentu di terima jadi gubernur di Cina. Jadi Cina cuma mau menang sendiri saja didunia ini ?

Kelompok tertentu di Indonesia mencoba melakukan kampanye yang mencoba mengaburkan penduduk asli pribumi dan Cina pendatang dengan menggugat sejarah ribuan tahun seolah-olah tidak ada pribumi dan semua sama-sama pendatang. Ini upaya orang Cina yang harus diwaspadai dengan cara yang saksama. Tidak boleh lengah.

Kita tak boleh terpengaruh oleh upaya upaya demikian karena akan mengaburkan hal hal mendasar bagi tegaknya NKRI. Sebuah sumber di medsos menulis dulu Tibet negara merdeka, lalu ada bantuan dari Cina untuk membangun Tibet, maka dikirimlah para pekerja dari Cina membangun jalan, jembatan dan sarana2 infrastuktur lainnya. Tiba-tiba di suatu hari, ternyata pekerja-pekerja itu memegang senjata dan mengusai ibukota dan pemerintahan. Dalai Lama ditangkap dan diasingkan keluar negeri. Ternyata mereka adalah para tentara yang menyamar jadi pekerja.

Menurut sumber itu kisah ini didengar langsung dari orang Tibet di kota Lasa (ibu kota Tibet).

Pemerintah Indonesia harusnya waspada dengan pengiriman besar-besaran tenaga kerja Cina ke Indonesia. Apalagi pembelian dan pemasukan senjata secara ilegal ke Indonesia telah terjadi dan bisa mendaratnya pesawat secara sembarangan di Jakarta yang pemiliknya Cina. Belum lagi penguasaan pantai utara Jakarta secara sistematis dengan proyek reklamasi dll.

Japto Surjosoemarno tokoh Pemuda Pancasila telah menyampaikan kekawatirannya dengan prilaku Cina Rantau dengan mempertanyakan KTP Cina yang telah di kremasi, jangan-jangan di daur ulang. Begitu juga dengan pembangunan Ruko, apartmen, rusun serta penguasaan lahan yang berlebihan dari Sumatra, Jawa, Kalimantan dan lain seterusnya. Itu semua dicurigai bagian dari Agenda Cina Raya.

Proklamasi Kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 1945 untuk Pribumi!

Bagi kita tonggak terpenting lahirnya Republik Indonesia adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia pada dasarnya adalah kemerdekaan kaum Pribumi Nusantara yang 3,5 abad di jajah Belanda dan menempatkan pribumi sebagai warga kelas 3 di tanah airnya sendiri. Memang tidak dipungkiri bahwa di antara pejuang kemerdekaan itu ada warga keturunan yang ikut andil dalam sumbangan moril, materil maupun secara phisik ikut berkorban meskipun tidak juga dipungkiri banyak yang jadi agen atau mata mata dari sang penjajah.

Namun secara mendasar bila kita membaca pikiran pikiran misalnya Bung Hatta secara ekonomi ingin membebaskan kaum Bumiputera dari belitan kemiskinan, exploitasi, kebodohan dan penindasan. Sehingga dengan jelas kita menangkap pesan tersirat dan tersurat bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah utuk umumnya bagi kaum Bumiputera, bukan untuk orang Cina.

Kemiskinan Akibat Konspirasi Orang Cina dengan Pengambil Kebijakan

Namun dalam kenyataannya setelah puluhan tahun kemerdekaan Indonesia itu, kaum bumiputera mayoritas tetap miskin, kumuh dan terexploitasi. Karenanya sangat banyak warga Pribumi Nusantara menjadi sangat terbelakang. Sementara segelintir kalangan minoritas Cina perantauan menjadi sangat supermakmur. Statistik ekonomi tak perlu lagi dikemukakan mengingat dalam realitas sehari hari kesenjangan itu sangat mencolok dan nyata. Sementara kalangan mencoba menyudutkan seolah situasi itu terjadi karena kaum Bumiputra-nya bodoh, malas, tukang kawin, banyak omong, tidak punya kreatifitas dan lain lain sebagainya.

Kemudian diperhadapkan dengan kelompok Cina yang katanya memang ulet, rajin, disiplin, hemat, cerdas dll. Tuduhan kepada Pribumi itu sangat tidak benar! Bahkan tuduhan itu sesungguhnya diciptakan bersama antara orang Cina dengan pihak pengambil kebijakan tadi agar Pribumi Nusantara tidak mencemburui kekayaan yang telah dicapai oleh orang Cina dan kekayaan para pengambil kebijakan yang diperoleh dari pengusaha Cina yang didasari oleh konspirasi tadi.

Tanpa mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan budaya tersebut sebenarnya yang paling mendasar yang membuat terjadinya kesenjangan tersebut adalah karena ada faktor kebijakan yang tidak berpihak kepada kaum Bumiputera dan menguntungkan segelintir kaum minoritas.

Apa yang oleh Henry Veltemeyer disebut sebagai kebijakan kapitalisme/neoliberalisme yang menguntungkan para pemodal yang kebetulan keturunan Cina yang sejak Orde Baru dipraktekkan dan merajalela hingga era Orde Reformasi ini. Akumulasi kekayaan para konglomerat hitam juga terjadi karena jelang akhir kekuasaan Soeharto terjadi skandal perampokan Bank oleh sekelompok orang Cina yang dikenal sebagai skandal BLBI. Bahkan Robison (1995) menyebut telah terjadi konspirasi antara penguasa Orde Baru dengan Sekelompok Cina dan Kapitalis dari Barat/Jepang yang sangat merugikan kelompok pengusaha pribumi.

Lagi pula dalam sektor ekonomi atau mengumpulkan kapital, Cina perantauan umumnya tidak mengenal halal/haram, salah/benar. Ini watak yang sudah mengakar dalam diri Cina khususnya di Indonesia sehingga mereka dengan cepat mengumpulkan kapital mengangkangi pribumi. Budaya hitam orang Cina itu dalam masyarakat Melayu di Kalimantan dikenal dengan istilah atau julukan (3H) “halal, haram, hantam saja”. Julukan itu mengena kepada semua pengusaha orang Cina di Kalimantan.  Konspirasi dan prilaku itu diduga makin merajalela hingga kini dan membuat Pribumi Nusantara makin melarat dan bahkan ada yang menduga sedang terjadi proses penyingkiran intensif kaum Pribumi Nusantara dari aspek ekonomi dan politik yang menjadi dasar kekuatan pada tiap-tiap negara modern seperti Indonesia. Lebih tajam lagi dicurigai menuju aboriginisasi.

Membangun Kembali Politik Pribumisme

Melihat kondisi rawan dan berbahaya itu maka sebagian kaum Pribumi Nusantara terpelajar mulai terusik. Mereka bukan bicara rasialis tapi bicara tentang ancaman dominasi Cina atas aspek ekonomi dan politik yang sesungguhnya menjadi dasar kekuasaan Pribumi Nusantara, namun dewasa ini sedang dikuasai oleh orang Cina yang merupakan keturunan imigran Cina. Untuk itulah maka kalangan Pribumi Nusantara mulai mensosialisasikan Politik PRIBUMISME  yang menurut DR. M.Dahrin La Ode,MSi disebutnya Trilogi Pribumisme.

Trilogi Pribumisme itu menurut Ilmu Negara bahwa asal mula terjadinya negara adalah kesepakatan sekelompok orang Pribumi untuk mencapai Bonum Publicumm (kemakmuran publik), berisikan tiga substansi dasar kekuatan politik Pribumi yakni:

  1. PRIBUMI PENDIRI NEGARA
  2. PRIBUMI PEMILIK NEGARA
  3. PRIBUMI PENGUASA NEGARA

Teori dalam Ilmu Negara itu jika diaplikasikan ke dalam NKRI maka berbunyi sebagai berikut ini:

Pribumi Pendiri NKRI

Pribumi Pemilik NKRI

Pribumi Penguasa NKRI

Dengan ideologi itu diharapkan gerakan kebangkitan Pribumi Nusantara bisa  dikumandangkan dengan lantang sehingga Indonesia terhindar dari pencaplokan/penjajahan orang Cina atau kaum Pribumi Nusantara jangan sampai terjajah atau dimusnahkan dengan berbagai cara dan strategi orang Cina bersama para pengambil kebijakan di Pemerintahan di Indonesia.  Politik Pribumisme intinya Pemerintah melakukan pemihakan kepada Pribumi Nusantara sesuai dengan paradigma politik yakni selalu bersifat struktural : penguasa dan yang dikuasai. Itu berarti bahwa ada Pribumi Nusantara dan ada Non Pribumi.

Pribumi Nusantara sebagai penguasa atas orang Non Pribumi yang di antaranya adalah orang Cina. Sedangkan bila sebaliknya adalah penjajahan. Dengan demikian maka Pribumi Nusantara akan kembali berada di khitahnya yakni penguasa di NKRI yang kelak tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Salah satu cara strategis untuk mengangkat harkat dan martabat Pribumi Nusantara adalah dengan kembali ke UUD45 dan Pancasila yang menjadi dasar idealisme the founding fathers NKRI.(globalbasereview.com)