Jokowi – Ahok dan Netanyahu

Jokowi – Ahok dan Netanyahu

Oleh: Muslim Arbi, Koordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi, GALAK.

395
0
SHARE

BataraNews.com –  PM Israel, Benyamin Netanyahu terseret kasus dugaan gratifikasi. Netanyahu di duga menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha termasuk pengusaha kaya Prancis Arnaud Mimran dan juga dari Miliarder AS dan Ketua Kongres Yahudi Sedunia (WJC), Ronald Lauder. Media massa Israel memberitakan Netanyahu menerima dari Mimran sebesar 40.000 dollar AS atau Rp 536 juta. Kepolisian Israel Kamis lalu memeriksa Netanyahu untuk kedua kali nya. Pemeriksaan itu di bawah Pengawasan Jaksa Agung Israel, Avichai Mandelbit.

Di Israel, Perdana Mentri yang sedang berkuasa pun di periksa Polisi di bawah pengawasan Kejaksaan Agung. Lain di Israel, lain pula di Disini. Media Masa dan Medsos di Tanah Air juga telah ramai memberitakan kasus yang melibatkan Presiden Jokowi seperti Kasus Bustransjakarta dan Dugaan Korupsi sesuai Audit BPK saat menjadi Gubernur DKI dan sejumkah kasus yang sudah masuk ke KPK dari laporan Masyarakat Solo saat Jokowi masih menjabat sebagai Walikota Solo. Tapi sampai detik ini. KPK juga Kepolisian dan Kejaksaan tidak juga bergeming untuk usut. Meski Kasus Bustransjakarta pernah di sindir oleh Mantan Presiden SBY.

Gubernur DKI Non Aktif, Basuki Cahaya Purnama, atau yang kerap di panggil Ahok juga tidak kalah seru namanya sangat sering di beritakan dalam sejumlah kasus yang diduga mengandung korupsi dan merugikan keuangan Negara. Seperti Kasus Sumber Waras, misalnya. Nama Ahok juga disebut dalam kasus-kasus berikut ini. Kasus UPS, Tanah Cengkareng, Tanah Kedubes Inggris, Reklamasi, Taman BMW. Toh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK seperti tidak punya daya dan kemampuan menyeret Mantan Bupati Belitung itu ke Pengadilan dalam kasus-kasus tersebut. Baru dalam kasus Penistaan Agama, Suami Veronica Tan itu duduk di Bangku Pengadilan.

Soal yang terkait dengan Pernyataan Ahok yang sebutkan Dukungan Pengembang terhadap Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu, toh Senayan dan penegak Hukum seperti bungkam. Wakil-wakil Rakyat di Parlemen tidak permasalahkan soal Dukungan Pengembang dalam Pilpres itu. Padahal itu adalah sebuah pelanggaran. Apalagi sekarang ini persoalan Hukum yang terkait dengan Istana aparat penegak Hukum seperti kehilangan semangat. Dalam hal Buku yang di tulis oleh Bambang Tri, “Jokowi Under”, kelihatan Kepolisian dengan semangat mengusut dan bahkan mau mempidanakan bagi yang membeli dan menyimpan buku tersebut. Bambang Tri, Sang Penulis pun sudah di bawa ke Kantor Polisi. Memang dibuku itu Penulis Kelahiran Blora itu membahas Soal Jokowi dan asal usulnya. Soal Siapa Jokowi, bahkan Komosioner Komnas HAM, Natalis Pigai usulkan supaya di lakukan Tes DNA.

Tapi yang jadi pertanyaan, kapan Jokowi melapor ke Polisi soal buku itu sehingga Polisi terlihat sangat gigih tangani buku yang sangat dicari banyak kalangan itu. Polisi bahkan terlihat seperti sudah menjadi Pengacara Jokowi? Kenapa Karya Ilmiah di Pidanakan? Kenapa tidak di jawab dengan menerbitkan buku. Misalnya “Jokowi Uppercover”.

Dalam hal penegakkan Hukum atas kasus-kasus yang sudah jadi pengetahuan publik tentang Jokowi yang disebutkan di atas, Jaksa Agung, Prasetyo pun terlihat berdiam diri saja. Apakah takut dipecat atau takut ditegur oleh Ketum Partai nya yang menjadi anggota Koalisi Pendukung Istana? Setelah menyimak berita Kinerja Kepolisian dan Kejaksaan Agung Israel dalam menangani kasus Perdana Mentri Israel, Benyamin Netanyahu dan mencermati Kinerja Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyikapi Kasus Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Non Aktif, Ahok di atas bisa disimpulkan Kepolisian dan Kejaksaan Agung Israel lebih baik dari Kita.

Alhasil, bisa dikatakan Insitusi Hukum dan Penegak Hukum Kita Lebih Buruk dari Israel. Padahal Kita sering serang Israel dalam hal yang terkait dengan Palestina. Kita harus akui dalam penegakkan Hukum, Israel lebih berani dan tanpa pandang bulu.

 

Jakarta, 7 Januari 2017.

loading...