Menghina Pancasila, Australia Mendukung Cengkraman China dan Komunisme di Indonesia

Menghina Pancasila, Australia Mendukung Cengkraman China dan Komunisme di Indonesia

Oleh: Letnan Kolonel Kurnelius Eko Ismadi Kepala Perpustakaan Angkatan Darat

SHARE

BataraNews.com –  Tak bosan-bosannya, Australia mengusik kedaulatan dan tegak kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awal tahun baru ini, salah-satu anggota militer Australia menghina Pancasila sebagai Pancagila, menuduh mendiang Jenderal Sarwo Edi sebagai Pembunuh Massal, serta menuduh Indonesia sebagai pelanggar HAM dalam peristiwa 1965 dan misi Timor Timur.

Letnan Kolonel Kurnelius Eko Ismadi

Sebelum peristiwa ini, juga pernah ada laporan tentang seorang dosen bahasa Indonesia program kerja sama yang dikirim ke Negeri Kanguru tersebut, memberikan tugas kepada para mahasiswanya tentang propaganda Papua Merdeka. Kejadian itu membuat Pemerintah Australia melakukan permintaan maaf. Dalam amatan saya pada rentang 1999, Presiden Habibie pun pernah menjadi korban dari “Jebakan Batman Australia” dalam Kasus Timor Timur. Sekarang ini, Australia yang dikuasai Partai Konservatif, tetap saja perilakunya sama semua dengan rezim Pemerintahan Australia sebelumnya. Selalu saja, Australia memancing perselisihan dan konflik di Indonesia.

Australia mengerti, Indonesia bisa dihancurkan tidak dengan peperangan, melainkan dengan menciptakan konflik internal kebangsaannya. Dengan strategi penghancuran demikian, dengan berbagai cara, Australia mendukung bangkitnya komunisme. Caranya, yaitu dengan menggaungkan tuduhan pelanggaran HAM atas operasi penumpasan PKI pada 1965. Strategi Australia yang kedua untuk meruntuhkan Kedaulatan Indonesia, yaitu mendukung penuh eksodus orang-orang China daratan di Indonesia. Dengan banyaknya eksodus asing maupun aseng, tentu bisa menimbulkan permasalah dalam negeri Indonesia. Itulah yang diharapkan Australia, sehingga Indonesia akan mudah dipengaruhi, dimasuki, dan diruntuhkan kedaulatannya sebagai Bangsa.

Bila bangsa Indonesia tidak segera waspada dan cerdas menyikapi ini, Australia akan mengembangkan politik pembusukan kedaulatan yang jauh lebih mengerikan dari penjajahan yang dilakukan VOC Belanda di masa lalu. Jika Indonesia terus diam, perilaku culas Australia akan ketagihan untuk terus merongrong Kedaulatan politik nasional Indonesia. Dalam hal ini, pengamat dan ahli politik Indonesia lebih mengerti. Namun, sebagai seorang prajurit yang menjunjung Sapta Marga, saya berharap, Panglima TNI dan Prajurit TNI memiliki sikap yang teguh dan kuat dalam menghadapi sikap politik Australia dalam periodesasi perkembangan politik Indonesia saat ini. Tentu, analisa saya sederhana, hanya dengan kacamata analisa Ilmu Sejarah Nasional Indonesia. Hal itu sesuai kompetensi peranan TNI yang mengabdi atas tegak kokohnya NKRI.

Panglima TNI Harus Bersikap Cerdik dan Cerdas Menghadapi Australia

Bagi saya, sebaiknya Panglima TNI dan Prajurit TNI harus bisa melihat dan mengambil hikmah dari situasi keruh atas kasus Australia ini. Saya berharap, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tak perlu terpancing dengan sikap Australia. Sebab, pemerintahan Australia sekarang ini memang masih dipengaruhi dan didominasi Partai Buruh. Apalagi, Australia turut berperan dalam mengemban tiga kepentingan. Yaitu, kepentingan politik Internasional Eropa, Amerika, dan regional. Sebaiknya, TNI harus bisa mengembangkan “Politik Negara adalah Politik Tentara”. Jangan malah bersikap POLITIK TENTARA ADALAH POLITIK NEGARA. Jangan pula mengambil sikap POLITIK PENGUASA ADALAH POLITIK TENTARA.

“Politik Negara adalah Politik Tentara” merupakan sikap yang koheren dengan integritas dan pemahaman profesionalisme. “Politik Negara adalah Politik Tentara” merupakan pemikiran kuat yang berlandaskan nasionalisme sejarah. Lebih baik, seorang Panglima TNI melakukan inovasi dalam menghadapi kehidupan kebangsaan, serta mampu mengajak semua komponen bangsa untuk tetap setia dan taat kepada arah tujuan nasional. Panglima TNI harus memiliki komitmen kebangsaan yang disepakati oleh seluruh komponen bangsa Indonesia.

Berkaca pada Sejarah Kelam Komunisme di Indonesia

Dalam catatan sejarah politik sipil Negara Indonesia telah termaktub, TIDAK ADA YANG BISA DAN TIDAK ADA KEKUATAN YANG MAMPU MENGONTROL KEKUASAAN DAN KEBIJAKSANAAN POLITIK PENGUASA ATAU PEMENANG PEMILU. Situasi miris tersebut dikembangkan oleh PKI dan para penganut Ideologi Komunisme Indonesia di tahun 1965.

Pada rentang masa 1965 itu, kekuasaan Soekarno susah dikontrol oleh kekuatan politik lain. Bahkan, TNI pun dijadikan organisasi yang ada dalam genggaman Soekarno dan pendukungnya (terutama PNI dan PKI), tanpa ada filter dan kepentingan yang membatasi. Kekuasaan tanpa kontrol ini mulai dikembangkan lagi di masa pemerintahan Jokowi. PDI dan MEGAWATI ingin mengulang lagi kekuasaan tanpa kontrol ini. Megawati telah melakukan berbagai cara dan sarana agar kekuasaan tetap lestari. Bahkan, Megawati tak segan mendatangkan pengaruh dan kekuatan negara lain untuk mengembangkan sikap Kekuasaan Tak Bisa Dikontrol tersebut.

Dalam kesempatan ini, Panglima dan Prajurit TNI harus cerdas, pintar, serta cerdik. Jangan mau dikangkangi pemikiran PKI dan Komunis. Sejarah kelam pernah terjadi di tahun 1965. Saat itu, TNI malah dipaksa berkelahi dengan Malaysia. Saat itu, PKI dan para pendukung Komunisme menjerumuskan Presiden Soekarno ke jurang masalah. Situasi saat itu telah mencelakakan Rakyat Indonesia menjadi sangat menderita. TNI harus segera bersikap cerdas, segera memfokuskan pada kondisi dan arah dari perkembangan politik yang berlandaskan Pancasila. Kepemimpinan Nasional Indonesia, diharapkan bisa berlandaskan pemikiran fundamental TNI yang mengabdi penuh kepada Bangsa dan Negara Indonesia.

Menurut saya, pemahaman sejarah masa lalu yang kelas atas bahaya komunisme akan memberikan kekuatan dan spirit Kebangsaan. Saya khawatir, Politik Kekuasaan Sebagai Politik Negara hanya akan menimbulkan malapetaka, bencana dan masalah bagi negara, Kelompok, dan masing-masing pribadi. Dalam nukilan sejarah Indonesia, malapetaka telah mendera Oemar Dhani, Panglima TNI andalan Soekarno dari Angkatan Udara. Saat itu, pada 1965, Oemar Dhani sebagai militer mendukung penuh kebijakan Presiden tanpa menyaring sama sekali. Bahkan, Oemar Dhani malah menjadi bagian kekuatan dari kekuasaan Soekarno yang didukung para Komunis. Saat itu, yang menderita tidak hanya diri dan keluarganya, melainkan juga bangsa dan negaranya.

Pejabat Pimpinan TNI Harus Pemegang Teguh Pancasila

Bagi saya, implementasi sikap TNI dalam hidup kebangsaan Panglima TNI dan Prajuritnya adalah komponen BANGSA INDONESIA, KEKUATAN POLITIK, KEKUATAN PERTAHANAN, KEKUATAN BUDAYA, serta KEKUATAN PERSATUAN dan KESATUAN. Seyogyanya, komitmen ini dapat dipegang teguh, kokoh, dan kuat oleh para Prajurit TNI yang berpangkat Jenderal. Sebab, mereka adalah kader pemimpin TNI. Dengan memegang komitmen ini, niscaya tidak terjadi kompetisi perjalanan karier. Prosesnya pun berlangsung di luar tugas pokok dan fungsi WANJAKTI.

Selama kondisi Politik Nasional masih gaduh dan belum stabil seperti sekarang ini, TNI sedang dihadapkan dengan keberadaan pemikiran komunis yang sangat laten muncul kembali. Alangkah lebih baik, semua proses pergantian Pejabat Pangdam, Jabatan Pati, serta Kotama Ops di Satuan TNI, harus sejalan dengan pemikiran yang berlandaskan SEJARAH NASIONAL INDONESIA dan SEJARAH PERJUANGAN TNI. Jangan ada pergantian pimpinan di luar dari pemahaman sejarah partai atau kelompok bangsa tertentu yang sedang berkuasa.

TNI Tak Bisa Menang Tanpa Dukungan Rakyat

Sepanjang Republik Indonesia berdiri, KERJASAMA TNI DAN RAKYAT HARUS MENJADI UNSUR UTAMA KEKUATAN TNI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOKNYA. Sebab, Indonesia bisa merdeka tidak hanya dengan dominasi dan dukungan senjata. Justru kekuatan rakyatlah yang menentukan kemenangan perang bagi TNI saat menghadapi dan melawan musuh bangsa Indonesia, baik musuh dari luar negeri maupun musuh dari dalam negeri.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi memantapkan kehidupan kebangsaan Indonesia melalui Peranan TNI yang berlandaskan pemahaman Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah perjuangan TNI. Peranan TNI dapat dimantapkan, salah-satunya dari peningkatan pemahaman sejarah bangsanya. Sampai kapan pun, POLITIK NEGARA ADALAH POLITIK TENTARA. TNI berdiri di semua golongan, kelompok bangsa, serta komponen Bangsa. TNI tidak boleh menjadi kekuatan politik yang berpikir di luar Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Pemaknaan dari prinsip TNI di atas, yaitu kerjasama TNI dan Rakyat. Bukan TNI bersenjata bersama kemampuannya, tanpa ada dukungan dari rakyat. Kekuatan kita untuk menghadapi Australia, yaitu dengan mengembangkan sikap militer yang paham sejarah dan konsisten terhadap sejarah keprajuritan intelijen. Karena itu, tidak ada satu pun kekuatan di Negara Indonesia yang mempengaruhi TNI untuk berpikir, di luar dari fungsi tugas dan pengabdiannya, sebagaimana yang telah disepakati oleh bangsa dan negaranya.

Bila ada pejabat dan jendral yang bersedia mengemban tugas di dalam satuan TNI tanpa melalui Proses Wanjakti, hanya berdasarkan kepentingan Politik kelompok tertentu, maka Pejabat tersebut akan berhadapan dengan trades Prajurit dan Semangat Keprajuritan yang berlaku di dalam dasar kepribadian hidup Prajurit TNI. Kepribadian TENTARA NASIONAL INDONESIA yang selalu menggaungkan SALAM KOMANDO TNI MERAH PUTIH! dan NKRI HARGA MATI !!! (cendanaNews)

 

Paket Umroh Murah