Begini Seharusnya Solusi Pokok Atasi Kemandirian Ekonomi Ummat

Begini Seharusnya Solusi Pokok Atasi Kemandirian Ekonomi Ummat

290
0
SHARE

BataraNews.com – Pasca aksi bela Islam 3, tiba-tiba banyak pihak yang mengampanyekan akan didirikannya mini market dengan identitas 212. 212 diharapkan sebagai penanda bahwa mini market yang akan didirikan itu melanjutkan spirit 212.

Hegemoni Ekonomi Non Muslim

Mini market menjadi pilihan dirangsang oleh keresahan atas hegemoni indomaret dan alfamart sebagai warung swalayan terhadap konsumen. Tak pisa disangkal, hegemoni kedua warung swalayan ini demikian bablas hingga hampir setiap jalan kecil, mini market ini berdiri mencolok. Warung-warung masyarakat kalah bersaing. Dan keluhan ini sudah lama mengendap.

Hegemoni ekonomi non Muslim di Indonesia terhadap umat Islam memang sudah di luar batas kewajaran. Bayangkan dari kegiatan ekonomi mencetak uang (PT. Pura Barutama), mendistribusikan uang (BCA, Permata Bank, Danamon, dst), pabrik kendaraan (astra), farmasi (kalbe farma), pabrik makanan (indofood, garuda food, unilever, dst), textile, distributor, eceran (giant, matahari, indomaret, alfamaret, dst), perkebunan (sinarmas, wilmar, dst), properti (ciputra, podomoro, agung sedayu, sinarmas, dst), penguasaan lahan strategis, semua diborong oleh non Muslim. Yang tersisa hanya sebagai konsumen dan tenaga semata. Itulah realita kaum Muslimin di negerinya sendiri.

Tentu kenyataan ini sangat tragis dan menghawatirkan bagi kelangsungan dan nasib umat Islam. Tetapi apakah umat Islam tidak dapat melepaskan diri dari tragedi ekonomi tersebut?

Sangat bisa. Umat Islam memiliki populasi ratusan juta jiwa. Institusi-institusi yang dapat diciptakan sebagai basis ekonomi, seperti 30.000 pesantren, tanah wakaf, 500 ribu jiwa potensi haji per tahun, kewajiban zakat mal dan fitrah tiap tahun, para pakar dari kalangan umat Islam, perguruan tinggi-perguruan tinggi milik umat Islam, dan tidak boleh lupa, Kementerian Agama yang sejak awal untuk melayani umat Islam.

Potensi dana dari haji saja per tahun terdapat Rp5 triliun lebih dengan dana haji yang menganggur hampir Rp100 triliun. Masalahnya sekarang, apa yang harus dilakukan dalam rangka mendayagunakan dan mengkapitalisir kapasitas ekonomi umat yang sangat besar tersebut, dan siapa yang mau segera bergerak, serta bagaimana menyusun langkah-langkah sistematisnya sehingga umat Islam benar-benar mandiri dan kuat di hadapan praktik eksploitatif pihak lain selama ini terhadap umat.

Sebagai contoh saja bagaimana eksploitasi bekerja, yaitu alfamart secara otomatis menarik rata-rata Rp100 untuk pos charity dari konsumen yang tidak diketahui secara pasti alokasinya mau disalurkan kemana. Beberapa pihak menginformasikan dana yang dihimpun dari charity otomatis tersebut disalurkan untuk kepentingan politik pihak yang memilik mini market tersebut. Tentu tindakan semacam ini merupakan eksploitasi ilegal terhadap konsumen.

Ketika aksi 212 sukses mengumpulkan jutaan orang dengan spirit anti hegemoni non muslim dalam ekonomi, beberapa pihak melihatnya peluang membangun kemandirian ekonomi umat. Sekonyong-konyong bergemalah konsep mini market 212. Tapi benarkah konsep mini market 212 solusi pokok terhadap umat untuk memerdekakan diri dari hegemoni ekonomi non Muslim?

Bila kita lihat, mini market 212 hanya alternatif atas 2 hal : (1) Bangunan dan kontrolnya didirikan oleh Muslim; (2) Barang-barang yang didagangkan di luar yang bersifat haram. Itu saja. Memang sebagian modal pendiriannya ada yang bersifat koperasi, sebagian lagi entah seperti apa juntrungannya. Diduga didirikan secara perorangan.

Dengan anatomi semacam itu, dapatkah benar-benar menjadi solusi atas masalah hegemoni kapitalis non muslim terhadap umat? Saya tegas mengatakan, TIDAK DAPAT. Sebab, mini market 212 hanya “ganti lapak” saja. Komoditi yang disalurkan ke konsumen Muslim, tetaplah punya orang lain. Bolehlah mencoba eksprimen melawan kapitalis non muslim pemilik indomaret dan alfamart. Tapi bagaimana dengan kapitalis pemilik indomie, indofood, rinso, pantene, garuda food, bimoli – sinarmas, sania wilmargroup, dst.

Begitulah umat ini. Umat selalu berpikir parsial, reaksioner, impulsif dan tidak radikal (mengakar), tidak struktural dan tidak sistematis. Antusias di masalah permukaannya saja, abai masalah pokoknya.

Ini Solusinya

Solusinya bukan ditujukan secara simbolik kontra indomaret atau alfamart. Yang mendesak dilakukan ialah mengorganisir kapasitas ekonomi umat yang sudah ada dan mensinergikannya secara komparatif. Dalam istilah lain, kita perlu mengembangkan dan mengkapitalisir keunggulan komparatif yang dimiliki umat. Azasnya ialah sinergi komparatif, bukan mengkonsentrasikan ekonomi umat untuk tujuan kompetitif terhadap kapitali non Muslim.

Apa yang dimanifestasikan konsep minimarket 212 adalah wujud konsentrasi sumber daya umat untuk kompetisi dengan kapitalis. Jelas langkah semacam ini bukan pilihan solusi bagi usaha kemandirian ekonomi umat.

Seharusnya strategi yang dipilih ialah sinergi berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing kelompok dalam umat. Ilustrasinya seperti begini.

Pesantren A memiliki bisnis keuangan mikro yang sudah berkembang berupa BMT. Pesantren B memiliki ratusan hektar sawah, kebun sayur, ternak ayam yang telah berproduksi secara rutin. Pesantren C memiliki bisnis konveksi yang dapat memproduksi pakaian seragam dan sehari-hari. Pesantren D memiliki bisnis bahan-bahan bangunan seperti bata dan kayu hasil sendiri yang sudah berproduksi secara rutin.

Sekarang dalam rangka meningkatkan kapasitas bisnis masing-masing pesantren tersebut, dapat digelontorkan dana, katakanlah Rp40 milyar yang dihimpun dari berbagai dermawan atau investor. Rp40 milyar masuk ke BMT milik pesantren A. Rp10 M dicatatkan sebagai milik pesantren B, Rp10 M, milik pesantren C, dan Rp10 M milik pesantren D.

Keempat pesantren tersebut memiliki jumlah santri katakanlah 8.000 orang. Ditambah ustadz-ustadzah, pekerja, keluarga masing-masing santri, sehingga tersedia pangsa pasar lebih kurang 20.000 orang. Tentulah setiap orang dari 20.000 jiwa tersebut membutuhkan pangan, sandang, dan papan (rumah) secara rutin.

Jika keempat komunitas ekonomi pesantren tersebut mengikat perjanjian bahwa produksi dan konsumsi selama masih bisa disediakan oleh masing-masing pesantren, wajib menggunakan produksi dan konsumen komunitas ke empat pesantren tersebut supaya hasil-hasil ekonomi beredar saja di lingkungan ke empat pesantren tersebut dan tidak merembes ke pihak lain.

Operasi ekonominya sebagai berikut. Pesantren B jika memerlukan seragam sekolah buat ribuan santrinya, dia membeli dari pesantren C yang menyediakan produksi pakaian seragam. Uang yang digunakan adalah sebagian dari Rp10 M, bagian hak pesantren B yang disimpan di BMT pesantren A.

Ribuan seragam dibeli secara tunai, tetapi uang tetap tidak keluar dari BMT. Hanya ada kwitansi pembelian dan catatan transaksi yang dibuat oleh BMT, ditanda tangani oleh pihak pesantren B dan C. Masing-masing diberikan copy catatan transaksi. Tentu harga seragam sudah memenuhi aspek keuntungan yang wajar bagi pesantren produsen seragam. Pesantren A pemilik BMT juga memperoleh keuntungan yang wajar atas layanan keuangannya.

Demikian juga transaksi antara pesantren A dengan pesantren D. Peantren D bermaksud mendirikan bangunan jaringan BMT di suatu wilayah, dia membeli bahan-bahan bangunan dari pesantren D. Transaksi itu dilakukan secara tunai dengan dicatat di pembukuan keuangan. Aspek keuntungan ditentukan juga secara wajar.

Lain waktu, pesantren D memerlukan untuk ribuan santrinya beras sekian puluh ton. Transaksi dengan sistem yang sama juga diterapkan. BMT memainkan peranan intermediasi. Alhasil berkembanglah secara bersama-sama bisnis dan ekonomi keempat entitas bisnis pesantren tersebut tanpa harus merembes ke pihak luar.

Begitulah ilustrasinya. Uang Rp40 M tetap stay di BMT. Tetapi kegiatan ekonomi berjalan lancar. Keuntungan tetap diraih oleh masing-masing. Yang keluar hanya catatan dam kwitansi.

Operasi ekonomi semacam itu amat mungkin dilakukan oleh kelompok-kelompok Muslim, terutama pesantren. Hanya dibutuhkan perjanjian bisnis dan aliansi bisnis di antara para pihak dengan komitmen yang baik.

Tentu mutu komoditi dan layanan tetap ditingkatkan oleh masing-masing. Operasi sinergi bisnis semacam ini lebih tepat bagi umat ketimbang kampanye mobilisasi kekuatan finansial umat dalam rangka mendirikan institusi bisnis baru seperti maksud mini market 212 tersebut.

Selain harus menangani tantangan untuk eksis, bertahan, dan bersaing dengan mini market kapitalis raksasa, juga harus bergantung dan terus mengeksploitir sentimen Islam agar konsumen tetap bertahan. Dalam titik ini, eksistensi mini market 212 bergantung pada tingkat sentimen konsumen Muslim saja. Masalahnya sampai seberapa lama sentimen itu tetap bertahan? Ini tentu harus diantisipasi oleh para pembangun mini market 212.

Lain halnya dengan mengembangkan secara sinergis institusi bisnis yang sudah tersedia seperti ilustrasi di atas. Implementasi operasi sinergi ekonomi di atas jauh lebih realistis dan mudah untuk dikembangkan. (sed)

loading...