Anggaran Berlimpah, Tapi Pemprov DKI tak Mampu Bayar Listrik 26 Sekolah

Anggaran Berlimpah, Tapi Pemprov DKI tak Mampu Bayar Listrik 26 Sekolah

706
0
SHARE
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

BataraNewsPemutusan listrik di 26 sekolah di DKI oleh pihak PLN karena menunggak Rp 118 juta disesalkan banyak pihak. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membidangi Pendidikan dari Fraksi PKS Nasrullah mengaku prihatin atas pemutusan aliran listrik di sejumlah sekolah DKI oleh PLN.

Hal ini menyebabkan kegiatan belajar-mengajar siswa menjadi terganggu. Apalagi tunggakan listrik ini terjadi akibat Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Pemprov DKI belum turun.

“Sangat memprihatinkan karena hal ini terjadi di Jakarta yang memiliki anggaran yang berlimpah,” kata Nasrullah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).

Menurut pria yang akrab disapa Haji Nas ini, peristiwa memilukan ini juga menjadi sangat ironis disaat penyerapan anggaran oleh Pemprov DKI juga masih rendah.

Nilai Rp 118 juta tentu sangat kecil bagi DKI yang memiliki APBD lebih dari 60 triliun dan anggaran pendidikan yang lebih dari Rp15 triliun.

Justru, kata dia, ini menandakan bahwa Gubernur DKI Jakarta non aktif hanya fokus pada program pencitraan, seperti pembangunan RPTRA, pemberian KJP ke warga, pengerahan PPSU, penggratisan bus Transjakarta untuk kelompok masyarakat tertentu.

“Keterlambatan penyaluran BOP yang akhirnya mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah semakin menunjukkan bahwa selama ini Gubernur Non Aktif hanya fokus pada program-program yang sifatnya kosmetik dan pencitraan,”tegas Nasrullah.

Program seperti RPTRA juga tidak menggunakan APBD. Sementara program-program yang dananya sudah dialokasikan dalam APBD, masih banyak yang belum berjalan, termasuk dalam bidang pendidikan.

Nasrullah melanjutkan, kurangnya perhatian Gubernur DKI Jakarta Non Aktif pada program yang relatif tidak terlihat juga ada, misalnya dengan tidak berjalannya program rehabilitasi sekolah yang sudah dianggarkan.

Bahkan, banyak sekolah yang tahun sebelumnya sudah dikerjakan proses rehabnya mangkrak dan tidak diselesaikan karena permasalahan teknis.

“Ada 45 sekolah yang mangkrak selama dua tahun tapi tidak mendapatkan perhatian dari Gubernur Ahok. Ini jelas aneh jika Gubernur petahana tidak melakukan apa-apa,” ungkap pria yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta ini.

Pemutusan listrik oleh PLN akibat BOP yang tidak cair ini dikhawatirkan juga terjadi di sekolah-sekolah lain.

Hal ini tentu saja sangat menghambat proses belajar-mengajar dan pencapaian prestasi siswa sekolah negeri di Jakarta.

Apalagi, banyak peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah yang membutuhkan listrik.

“Untuk kota besar sekelas Jakarta. Kedepan, harus sudah tidak ada lagi persoalan seperti ini,” kata politikus PKS dari daerah pemilihan Jakarta Barat ini.

Terakhir, Nasrullah juga mengkritik sistem lelang jabatan yang selama ini dilakukan Gubernur petahana yang dinilainya menyebabkan kinerja Pemprov DKI menjadi kurang optimal.‎

“Lelang jabatan juga menyebabkan pegawai lebih fokus mempertahankan jabatannya, daripada melakukan tugas dan fungsi pokoknya,” pungkas Nasrullah.(pri)