JABATAN KAPOLRI MEMBUKA PELUANG PRESIDEN MENJADI DIKTATOR

JABATAN KAPOLRI MEMBUKA PELUANG PRESIDEN MENJADI DIKTATOR

SHARE

BataraNews.com - Negara yang masih memakai sistim KAPOLRI adalah KETINGGALAN JAMAN. Negara FEDERAL atau KESATUAN dengan OTONOMI PENUH pada PROVINSI-PROVINSI tidak terlalu beda.

NKRI memilih yang ke dua, tapi SALAH MENERAPKAN otonominya di KOTA/KABUPATEN. Tidak seperti Negara Federal, GUBERNUR seharusnya adalah PEMBANTU Presiden.

Dengan Konsep OTONOMI PENUH seperti itu, maka pangkat polisi TERTINGGI adalah KAPOLDA. Jadi KAPOLRI TIDAK ADA!

Keberadaan KAPOLRI menimbulkan OTORITERISME. Dengan dipilih oleh Presiden, maka KAPOLRI akan menjadikan Presiden seorang DIKTATOR seperti Hitler. Karena POLISI juga HAMBA HUKUM, maka Presiden akan KEBAL HUKUM. Ter-lebih TIDAK ADA MPR; dan sejak Soeharto berkuasa maka tidak ada lagi ALAT NEGARA, melainkan ALAT PEMERINTAH.

Maka, betapapun BAGUSNYA Tito Karnavian, DIPUJI ORANG dan DPR, sesudah menjadi KAPOLRI dia BISA DIMANFAATKAN sebaik-baiknya oleh PETRUK-Oey bagi KEPENTINGAN DIRI/ KELOMPOKNYA. Di luar PETRUK, TIDAK ADA Lembaga selain MASA RAKYAT yang bisa mengendalikannya!

Ambil misalnya, AKANKAH Tito MEMBONGKAR REKENING GENDUT Senior-seniornya di Polri; ketika mengaku pernah MENOLAK UANG dari seorang Kapolres? Juga Skandal BLBI di era Megawati dan Bank CENTURY era SBY? Atau membantu PENYIDIKAN Skandal RSSW dan REKLAMASI di mana GARENG-Ahok dan PETRUK-Oey TRLIBAT; ato malah MNUTUPINYA?! Atau cukup SEKEDAR MELARANG Anggota POLRI dan BRIMOB IKUT SERTA dalam operasi-operasi seperti PENGGUSURAN WARGA?! Atau MELARANG Densus-88 MEMBUNUHI “terduga” TERORIS?!

Dengan TIADANYA Kapolri, yang perlu DIBENTUK di tingkat NEGARA adalah Badan Penyelidik/Investigasi NEGARA (sekarang Bareskrim); Badan Kepolisian Rahasia/Secret Service; dan Badan Keamanan Nasional. Polri juga harus AKTIF di dalam BIN; di dalam BIN ada sektor LUAR NEGERI yang ditempatkan di KBRI/KJRI.

POLDA-POLDA di seluruh Provinsi berada di bawah ADMINISTRASI MENDAGRI; dan MEMBANTU GUBERNUR. Dalam soal HUKUM punya SALURAN ke Badan Pnyelidik Negara.
Dengan begitu Presiden TIDAK BISA menjadi DIKTATOR. (SBP)

Paket Umroh Murah