KPK Mempermudah Korupsi Dalam Proses Pembelian Tanah Skala Kecil

KPK Mempermudah Korupsi Dalam Proses Pembelian Tanah Skala Kecil

SHARE

BataraNews.com – Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang  Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mekanisme pelaksanananya diatur dalam Perpres 71 tahun 2012 dan Perpres 40 tahun 2014, semestinya ditafsirkan secara komprehensif oleh Pemprov DKI  dalam melaksanaan pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras.

Dalam Bab I Ketentuan Umum Perpres No. 71 tahun 2012, pasal 2 dikatakan, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:

a. Perencanaan
b. Persiapan
c. Pelaksanaan
d. Penyerahan Hasil

Dalam proses perencanaan, Instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan yang diperuntukan untuk kepentingan umum, harus berdasarkan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, dan Rencana kerja pemerintahan Instansi yang bersangkutan.

Pada pasal 121, tentang pengadaan tanah skala kecil, dikatakan bahwa:

“Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan
Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung
oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah,
dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati
kedua belah pihak”

Namun pasal 121 Perpres 71 tahun 2012 tersebut, direvisi luasannya dengan terbitnya Pepres 40 tahun 2014, dimana luas tanah skala kecil yang tadinya 1 hektar, di revisi menjadi 5 hektar. Dengan demikian maka tanah sumber waras seluas 3,6 hektar masuk dalam kategori tanah skala kecil.

Di pasal 121 maupun di pasal lainnya, tidak ada yang mengatakan bahwa proses pembelian tanah skala kecil tidak perlu melalui tahapan-tahapan yang di atur dalam Bab I ketentuan umum Perpres 71 tahun 2012.

Pernyataan Ketua KPK  Agus Raharjo yang seolah-olah tidak mempersalahkan Ahok dalam menggunakan perpres 40 tahun 2014 dimana Ahok telah melompati tahapan-tahapan yang diatur dalam Perpres 71 tahun 2012, adalah kurang tepat. KPK malahan terkesan memudahkan terjadinya Korupsi dalam proses pengadaan tanah skala kecil yang bernilai 800 milyar, seharusnya KPK yang salah satu fungsinya mencegah  terjadinya korupsi berupaya untuk memperkuat posisi Perpres 71 tahun 2012, artinya tahapan-tahapan yang di atur dalam perpres tersebut wajib dipenuhi. Dalam Pepres 40 tahun 2014 hanya pasal 120 dan pasal 121 saja yang di revisi, sedangkan pasal-pasal lainnya dalam Pepres 71 tetap berlaku.

Pembelian tanah sumber waras menggunakan uang negara yang ada dalam APBD, oleh karena itu sewajarnya penggunaan uang negara harus melalui tahapan-tahapan tertentu guna upaya pengendalian, pemeriksaan, pengawasan daerah. Jika kita membandingkan dengan Perpres No 4 tahun 2015 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, khusus pejabat pengadaan yang menggunakan uang negara untuk pembelian barang, nilai maksimum penunjukan langsung adalah 200 juta rupiah, maka sangatlah aneh ketika Gubernur Ahok bisa dengan mudahnya mengeluarkan uang negara 800 Milyar rupiah tanpa adanya proses pengkajian dan pengawasan yang ketat. Bagaimana jika pola yang sama digunakan pemimpin daerah lain dalam pengadaan tanah? Bisa-bisa uang negara hilang triliunan rupiah dengan mudah, karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi kongkalikong antara Pemilik tanah dengan Gubernur atau Bupati dalam proses pembelian tanah skala kecil yang nilainya bisa ratusan milyar bahkan triliunan rupiah. Gubernur atau Bupati bisa menitip sejumlah uang dengan pemilik tanah dengan modus pembelian tanah yang nilainya sudah di mark up.(BPS*)

*Bastian P Simanjuntak
Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO)

Paket Umroh Murah