Tolak Kebijakan Jokowi, Masyarakat Dayak Buat Surat Terbuka Terkait Transmigrasi

Tolak Kebijakan Jokowi, Masyarakat Dayak Buat Surat Terbuka Terkait Transmigrasi

95307
9
SHARE

Kepada presiden RI Joko widodo dan bapak menteri Marwan Jaffar
Di tempat

Salam hormat.
DENGAN TANPA MENGURANGI HORMAT DAN TANPA MENGURANGI RASA PERSATUAN REPUBLIK INDONESIA KAMI MASYARAKAT ADAT DAYAK MENOLAK TEGAS PROGRAM TRANSMIGRASI BARU KE KALIMANTAN

ALASAN MENOLAK PROGRAM TRANSMIGRASI
PRESIDEN JOKO WIDODO
MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI[1]

BUKTI PEMERINTAH PILIH KASIH

1. Pemerintahan Joko Widodo melalui Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mencanangkan pembukaan 9 juta lahan untuk transmigrasi yang akan dihuni 4 juta Kepala Keluarga. Setiap transmigran mendapatkan biaya hidup 3,5 juta / bulan (selama 18 bulan), mendapatkan rumah, mendapatkan pendampingan selama 5 tahun, tanah bersertipikat yg siap pakai untuk kebun horticultura, mendapakan kebun sawit 3 hektar (republika 31/5/15). PROGRAM INI DIUTAMAKAN DI PERBATASAN MALINDO – KALIMANTAN.

2. Pernahkah MASYARAKAT PRIBUMI di areal transmigrasi mendapakan perhatian pemerintah yg sedemikian bagus?

MENGHINDARI KONFLIK AGRARIA & PENYEROBOTAN KAWASAN MASYARAKAT LOKAL

3.  Kawasan seluas 9 juta hektar (dua kali lebih luas dari provinsi Kalimantan Selatan). Fokus ke perbatasan (Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara), dimana penghuni kawasan itu rata-rata ORANG DAYAK. Mereka sudah hidup sana sejak berabad-abad silam, jauh sebelum negera ini terbentuk. Jika pemerintah membuka kawasan ini, apalagi dengan paksaan, maka bertentangan dengan amanah Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat, serta adat istiadat yg berlaku di kalangan masyarakat Dayak.[2]

4. Pembukaan lahan 9 juta hektar pasti menimbulkan konflik (perebutan lahan, kriminalisasi serta pelanggaran atas hak asasi manusia pribumi). Jangankan 9 juta, pembukaan lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah (di dalamnya ada juga transmigrasi) saja terbukti meninggalkan sejuta masalah dan sejuta bencana (banjir saat hujan, kabut asap ketika kemarau, perampasan lahan, pembabatan kayu gratis, dsb). Sehingga proyek lahan gambut 1 juta hektar layak disebut PROYEK SEJUTA DUSTA – SEJUTA DURHAKA. Sampai tahun 2012 saja ada 439 kasus konflik akibat pencaplokan lahan di Kalimantan (rimanewscom 31/5/15) yang mengorbankan hak-hak masyarakat pribumi. Dimana konflik itu belum tuntas dan justru semakin bertambah. Melaksanakan program transmigrasi ini sama saja menciptakan semakin banyak pelanggaran agraria, khususnya perampasan lahan masyarakat lokal.

5. Luas Pulau Kalimantan itu 54,9 juta hektar, sekitar 78 % atau sekitar 43,08 juta hektar sudah dikavling untuk perusahaan tambang, sawit, HPH, migas, dsb.[3] Artinya sisa yg diperuntukan bagi rakyat hanya 11,8 juta hektar. Dengan mengeluarkan izin sedahsyat itu Pemerintah SUDAH MEMBUNUH masyarakat pribumi, dan menanam bencana di masa depan atas nama pertumbuhan ekonomi saat ini. JIKA DIAMBIL LAGI SISA LAHAN 11,8 JUTA ITU SELUAS (anggap saja 9 JUTA), BERARTI SISA KAWASAN BUAT MASYARAKAT PRIBUMI HANYA 2,1 JUTA HEKTAR. Program ini bertentangan dengan rasa keadilan bagi warga pribumi, sehingga nilai-nilai Pancasila sila kelima dilanggar oleh Perencana Program, yakni pemerintah.
BERPOTENSI MERUSAK EKOSISTEM DAN MEMICU LAJU PEMANASAN GLOBAL

6. Kawasan yang dituju hutan terakhir di Pulau Borneo, sebagai pabrik oksigen serta bank bagi flora dan fauna. Mengubah kawasan hutan menjadi kebun dan pemukiman atas nama kemajuan ekonomi otomatis mengubah ekosistem Borneo. Sekarang Borneo sedang sangat kritis oleh penggundulan hutan, penambangan yg masif serta akan semakin kritis akibat 78 % kawasan yg sudah dialokasikan untuk investasi.

7.  Membuka hutan 9 juta hektar dengan serta merta akan menambah beban baru bagi dunia. Karena Borneo sebagai paru-paru dunia menjadi kehilangan arti atau tidak sehat lagi. Jika program itu berjalan, maka akan mengakibatkan dua bencana, pada musim kemarau akan terjadi kebakaran hutan dan kabut asap yg kronis, sementara pada musim penghujan akan menyebabkan banjir yg dahsyat. Kami masyarakat pribumi menolak rencana ini dikarenakan kami dan anak-anak kami yg akan menjadi korban pertama jika bencana itu terjadi.

MELUKAI ASAS KEADILAN, MERAMPAS HAK-HAK PRIBUMI
8. Dari sisa kavlingan investasi 11,8 juta dikurangi 9 juta hektar, maka tersisa 2,1 juta hektar. Jika dibagi kepada puak pribumi (Dayak, Melayu, Banjar, Kutai) di Kalimantan yang berjumlah sekitar 10 juta jiwa (berdasarkan sensus tahun 2010), maka masing-masing orang mendapatkan lahan 2.100 meter persegi. Jika dibandingkan dengan transmigran yg mendapatkan 20.000 meter persegi (2 hektar) serta tambahan lahan sawit 3 hektar, program ini sangat-sangat menodai rasa keadilan. INILAH PERAMPASAN PALING DAHSYAT sejak Indonesia terbentuk.

9. Berdasarkan penelitian Darmae Nasir, Ph.D pada kawasan transmigrasi sebelumnya, akibat kehadiran transmigrasi, penduduk lokal atau pribumi merasa tersisih. Mereka merasa terjajah ditanah leluhurnya oleh program-program yg tidak adil.  Dalam sebuah permukiman transmigrasi dibangun dan disediakan berbagai fasilitas, pesertanya mendapatkan rumah, ternak, peralatan pertanian, biaya hidup selama dua tahun, pupuk, pelatihan, lahan yg siap olah dan besertipikat. Sehingga mereka benar-benar difasilitasi oleh pemerintah. Namun ini bertolak belakang dengan penduduk setempat yg sudah ribuan tahun ada di sana. Dimana tanah dan kawasan masyarakat lokal sampai sejauh ini belum diakui oleh pemerintah, tidak pernah disentuh dengan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan sebagaimana layaknya hak-hak sebagai warga negara.
KAUM PRIBUMI BUKAN MENOLAK ETNIS TERTENTU à NAMUN MENOLAK DOMINASI POLITIK ETNIK MAYORITAS KEPADA ETNIK MINORITAS

10.  Memindahkan 4 juta kepala keluarga (1 kk = 2 anggota, suami dan istri, belum termasuk anak) atau berjumlah 8 juta orang ke kawasan Kalimantan, dengan serta-merta menjadikan puak lokal atau pribumi di sini sebagai kalangan minoritas. Puak manapun, tidak ingin menjadi minoritas di kampung halamannya. Karena hal itu bukan saja berdampak kepada politik praktis, namun politik ekonomi, politik penganggaran, politik sosial budaya, politik perwakilan, politik pembuatan Undang-Undang (perda, pergub, perbub/perkot), dsb.

11.  Dengan demikian, pemerintah tidak perlu menyelesaikan persoalan lama (kemiskinan di Jawa) dengan membuat persoalan baru di Kalimantan.

KALIMANTAN PERLU KEADILAN, BUKAN TRANSMIGRASI

12. Sejak bergabung dengan NKRI, hak-hak kami pribumi sebagai Kalimantan atas tanah dan ulayat, selama ini tidak diakui oleh pemerintah. Terbukti dengan banyaknya perampasan dan pencaplokan kawasan warga di Kalimantan dengan atas nama investasi yang diputuskan secara sepihak pemerintah. Kalimantan selama ini menjadi lumbung SDA (Kayu, Sawit, Batubara, dsb) yang menghidupi pulau Jawa. Ribuan triliun rupiah sumber daya sudah dikeruk dari pulau ini, namun alokasi dana untuk penyediaan infrastruktur, pengembangan masyarakat dan sumber daya manusia dianak-tirikan. Dikarenakan sistem pembagian keuangan negara berdasarkan jumlah penduduk, bukan berdasarkan darimana sumber uang itu berasal.

13. JIKA pemerintah Indonesia (khususnya Presiden Joko Widodo) ingin membangun Kalimantan, maka (1) berikan anggaran yg sesuai dengan luas kawasan dan jumlah sumbangan Kalimantan ke Indonesia, (2) bangun infrakstruktur perbatasan dengan tetap mempertahankan fungsi hutannya sebagai pabrik OKSIGEN dan PARU-PARU DUNIA, (3) moratorium perizinan baru (ingat 78 % Kalimantan sudah dikuasai Kapitalis), (4) utamakan hak-hak warga lokal dalam pengakuan kawasan, pengelolaan kawasan, (5) bangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan di KALIMANTAN, (6) tuntaskan persoalan agraria yg merugikan masyarakat pribumi, (7) sahkan RUU Masyarakat Adat.

http://pojoksatu.id/news/2015/03/16/9-juta-hektar-lahan-disiapkan-untuk-transmigran/

[2] Menteri Marwan Akui Transmigrasi Picu Adanya Konflik

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150512164252-20-52850/menteri-marwan-akui-transmigrasi-picu-adanya-konflik/

[3] The Borneo izinland dalam kaltimpost (29/11/2014).
Dengan demikian :

1. MENOLAK DENGAN TEGAS PROGRAM TRANSMIGRASI BARU KE KALIMANTAN

2. PEMERINTAH PUSAT MEMPERHATIKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT PRIBUMI, MENJALANKAN AMANAT KEPUTUSAN MK NO. No. 35/PUU-X/2012 TENTANG HUTAN ADAT.

Salam sejahtera

Masyarakat adat dayak

  • http://www.sukudayak.com/

    SALAM SEJAHTERA UNTUK SELURUH MASYARAKAT ADAT KALIMANTAN. JIKA BERKENAN UNTUK DUKUNG PETISI TERKAIT SARAN & KRITIK KE PRESIDEN RI DAN DPR RI MELALUI KOMISI TERKAIT TERHADAP PROGRAM TRANSMIGRASI BARU DARI LUAR KALIMANTAN KE KALIMANTAN, MAKA DUKUNGLAH PETISI : https://goo.gl/usvzQo

    JIKA KALIAN PEDULI DAN ADA SEDIKIT SAJA EMPATI PADA SESAMA WARGA ASLI KALIMANTAN YANG MASIH HIDUP SUSAH, TIDAK PUNYA TEMPAT TINGGAL TETAP DAN TIDAK PUNYA LAHAN UNTUK BERTANI/ BERLADANG MAKA DIHARAPKAN UNTUK MENDUKUNG PETISI INI AGAR BISA TEMBUS DENGAN JUMLAH PETISI TERBANYAK, DAN PETISI INI DIPEDULIKAN OLEH PEMERINTAH NEGERI INI.

    MORATORIUM MoU TRANSMIGRASI DI KALIMANTAN UTARA :
    # DPRD Minta Gubernur Kaltara Moratorium Mou Transmigrasi
    http://jurnalkaltara.com/berita-993-dprd-minta-gubernur-kaltara-moratorium-mou-transmigrasi.html
    # 2016, DPRD Bulungan Minta Moratorium Transmigran
    http://jurnalkaltara.com/berita-792-2016–dprd-bulungan-minta-moratorium-transmigran.html

    TERIMA KASIH,
    Ian Apokayan

  • http://www.sukudayak.com/

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
    Bpk. H. Marwan Ja’far, SE., SH., MM., MSi
    AKUI TRANSMIGRASI PICU ADANYA KONFLIK

    SANG MENTERI MENGAKUI, TETAPI KENAPA PROGRAM TRANSMIGRASI TETAP DILAKSANAKAN YA, ADA APA INI ?

    Menteri Marwan Akui Transmigrasi Picu Adanya Konflik
    Jakarta, CNN Indonesia — Banyaknya konflik antar penduduk yang terjadi di Lampung disinyalir menjadi salah satu dampak buruk adanya transmigrasi. Hal ini pun dibenarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

    “Tidak hanya di Lampung di beberapa daerah juga masih ada gesekan di masyarakat,” kata Marwan Jafar dalam acara Seminar Pemetaan Masalah Kawasan Perdesaan di Jakarta, Selasa (12/5).

    Namun, ia tidak menyebut konflik yang terjadi sebagai konflik sosial. Meski, ia mengakui ada persoalan gesekan antara pendatang baru dan penduduk lokal yang terjadi di sana. “Saya tidak mau menutupi itu,” ujarnya.

    Marwan pun mengimbau agar masyarakat tidak melihat hak itu sebagai konflik. Kehidupan antara transmigran dan masyarakat lokal seharusnya bisa dilihat dari sisi yang lebih positif. “Intinya bahwa transmigrasi jangan dilihat dari konfliknya. Tapi dilihat dari tingkat kompetisi yang sehat. Dengan harapan ada transfer of knowledge di situ,” kata Marwan.

    Untuk itulah Marwan mencanangkan para transmigran harus memiliki keterampilan. Menurutnya, cara ini bisa menjadi awal yang baik dalam hal transfer pengetahuan antara transmigran dan masyarakat lokal.

    “Makanya transmigran berbasis skill pertanian yang baik, yang punya kelautan yang baik, itu kami transmigrasikan,” ucapnya. Marwan pun mengaku, konsep ini akan ia terapkan dalam proyek perdana di Kepulauan Natuna, di Kepulauan Riau, yakni transmigrasi berbasis nelayan.

    Selain di Natuna, Marwan mengatakan proyek transmigrasi berbasis keterampilan tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat di Cirebon, Jawa Barat, di Brebes dan Tegal, Jawa Tengah dan sekitar Pantai Utara Jawa. Di tempat tersebut, pemerintah akan mendirikan sekolah nelayan, sekolah berbasis maritim serta akan menguatkan terumbu karang sebagai usaha tambahan bagi calon transmigran.
    “Mereka akan mendapatkan juga tanah dan biaya hidup kurang selama 18 bulan kurang lebih Rp 3,5 juta,” kata Marwan. “Maksudnya supaya masyarakat di sana maju dengan datangnya orang dari Jawa.”

    Pemindahan warga dari pulau Jawa ke wilayah lain, dinilainya, akan mampu mendorong penduuk lokal untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Kehadiran transmigran lantas bisa mendorong kompetisi yang menyebabkan penduduk lokal lebih bergiat memajukan wilayahnya.

    Ia pun berharap para pendatang justru akan menghidupkan etos kerja masyarakat lokal yang cenderung dinilai kurang berkembang. Marwan juga mengimbau agar hal ini dijadikan sebuah upaya untuk merekatkan Indonesia.

    PAPUA TOLAK TRANSMIGRASI
    Marwan menilai selain memunculkan potensi konflik atau gesekan, transmigrasi juga bisa berpotensi menimbulkan persoalan dominasi di daerah target transmigrasi tersebut. Salah satunya, di Papua.

    Marwan mengatakan jumlah pendatang di Papua kini sudah mencapai 62 persen dari total keseluruhan penduduk, jumlah yang lebih banyak dari penduduk lokalnya. Hal itu, katanya, menyebabkan program transmigrasi Marwan ditolak di Papua.
    “Papua menolak transmigrasi, saya akan jalan terus. Saya tidak peduli dengan itu. Dengan adanya transmigrasi di Papua, Anda bisa melihat Papua jauh lebih maju jika dibandingkan dengan tidak ada pendatang,” kata Marwan.

    Marwan yakin dengan adanya transmigrasi, masyarakat lokal Papua bisa lebih berkembang serta lebih maju karena munculnya sebuah peradaban baru. (utd)
    http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150512164252-20-52850/menteri-marwan-akui-transmigrasi-picu-adanya-konflik/

  • http://www.sukudayak.com/

    SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN RI,
    “Kalimantan Hidupi Jawa, tapi Selalu Tertinggal”
    https://www.change.org/p/surat-terbuka-untuk-presiden-ri-jokowi-kalimantan-hidupi-jawa-tapi-selalu-tertinggal?

  • http://www.sukudayak.com/

    Transmigrasi Dikhawatirkan Memicu Konflik

    ” Warga Lokal Anggap Pemerintah Mengistimewakan Pendatang ”

    TENGGARONG – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutai Kartanegara Assobirin mengakui kesulitan menjalankan program transmigrasi. Salah satu alasannya adalah menghindari persepsi buruk masyarakat lokal.
    Usulan mendatangkan transmigran dari luar Kalimantan sendiri pertama kali disampaikan Kadistan TPH, Sumarlan. Melalui program transmigrasi, lahan tidur diharapkan dapat terkelola. Alasan lain, Kukar saat ini krisis petani muda.

    “Sejak saya menjabat Kadisnakertrans belum ada program transmigrasi yang dijalankan, “ kata Assobirin kepada Koran Kaltim usai menghadiri rapat koordinasi pengembangan pertanian dalam arti luas di Aula Bappeda Kukar, dua hari lalu.
    Ia menjelaskan, ketika program transmigrasi dijalankan dengan mendatangkan penduduk dari luar Kukar, pemerintah pasti memberikan hak pengelolaan lahan untuk bercocok tanam. Bantuan pemerintah ini ternyata ditanggapi lain oleh penduduk lokal. Mereka menganggap pemerintah mengistimewakan pendatang. Persepsi ini, kata dia, harus diluruskan.

    “Bagi pemerintah tidak ada istilah menganakemaskan penduduk pendatang dan penduduk lokal, semua berstatus sama dan memiliki hak yang sama demi pembangunan Kukar yang berkeadilan. Program transmigrasi sangat positif untuk bertukar ilmu dan pengalaman antara pendatang dan penduduk asli,” jelasnya.
    Assobirin mengakui, program transmigrasi dari Pemerintah Pusat bisa saja disambut oleh Pemkab Kukar. Hanya saja, pemkab masih khawatir program itu memicu konflik antar masyarakat.

    “Ke depannya, kita akan merencanakan pembukaan transmigrasi di beberapa kecamatan yang pertaniannya belum tergarap maksimal. Seperti di Tabang yang kesulitan sayur mayur akibat tidak ada yang mau menggarap tanaman pangan di sana. Pemerintah juga akan mendata lahan eks Hak Guna Usaha perkebunan maupun pertambangan yang tidak lagi berfungsi, agar bisa difungsikan dan dikelola oleh masyarakat lokal dan pendatang,” pungkasnya. (ran415)
    http://www.korankaltim.com/transmigrasi-dikhawatirkan-memicu-konflik/

  • Sangat sangat tidak setuju apabila orang pribumi di anak tirikan hanya karna pendatang, itu sama halnya dengan mengadu domba sesama anak bangsa. Yang akan menimbulkan perpecahan dan peperangan antar suku pribumi dengan suku pendatang .

    Salam damai dan sejahtera dari kami anak rantau jawa

    Peace, Love, Unity, Respect.

  • Kita jg peduli dg warga masyarakat di daerah padat yg tidak punya lahan. Transmigrasi bermaksud membuka lahan di daerah jarang penduduk supaya stelah dibuka tdk sia2 lahan yg sdh dibuka tdk ada yg mengolah. Penduduk lokal selalu disertakan/sisipan dalam program tsb. Spy pembukaan jalan dan infrastruktur ke sana berdaya guna maksimal dan daerah bs berkembang dg cpt.

  • yah bentar dulu bukan masalah kita orang bumi atau mereka orang luar kalimantan mending itu nanti dulu deh mending diberantas dulu orang orang yang masih melakukan pertambangan dan penebangan hutan di kalimantan, lah di kalbar aja masih ada orang orang idiot yang nyari keuntungan sendiri apalagi sawit, beh iya sih yang punya dapat duit yang tinggal dapat air coklat dan tanah guru :v yah itu terjadi ya pasti karena ada oknum campur tangan pemerintah :v hahah di kalimantan khususunya kalimantan barat memang masih perlu pemimpin lah cukup jujur aja udah lah jangan lah masih ada orang pemerintahan yang berfikir picik kok tua tua bodo bukanya s1 eh s2 kali hahaha, yah memang sih kalimantan butuh perubahan kitapun sebagai orang kalimatan berfikir lah sekarang nikmat sih tapi coba liat masih banyak orang kita yang dibodo bodohi karena kesantaiannya sekolah malas belajar malas kerja malas giliran minum, makan tabas, cari isitri gawaya malah rajin woiiiii surgapun ada tukannya..

  • Setuju banget….massa dianak tirikan terus.
    Infrastruktur aja ga dperhatikan pemerintah pa lagi diperbatasan berasa disingkan sama sekali. Padahal pemasukan nya lebih banyak dari kalimantan. Tapu pembangunannya malah lambat