Jaringan Mafia Masuk Istana, Jokowi dan Luhut Terlibat Kasus Freeport?

Jaringan Mafia Masuk Istana, Jokowi dan Luhut Terlibat Kasus Freeport?

SHARE

BataraNews.com – Polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia semakin memanas pasca beredarnya rekaman percakapan Ketua DPR Setya Novanto, Pengusaha M Reza Chalid dan Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin.

Dalam transkrip lengkap pembicaraan meeting tersebut, menyeret nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Disebut-sebut, Jokowi ikut menyetujui kerjasama pembangunan perusahaan PLTA untuk memasok listrik di wilayah pertambangan Freeport. (Baca: Beredar:Transkrip Lengkap Pembicaraan SN, MR, dan Presdir Freeport)

Bahkan, dalam rekaman tersebut, Setya Novanto mengaku telah diperintahkan Presiden Jokowi untuk membicarakan hal itu dengan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

Semakin terkuak, manakala Reza Chalid mengungkap pembagian jatah dalam perpanjangan kontrak Freeport yang diduga merupakan bentuk suap untuk memuluskan perjanjian perpanjangan kontrak tersebut.

Percakapan yang dilakukan disebuah tempat itu, sesekali diselingi tawa terbahak-bahak, tanda kepuasan atas hasil yang bakal mereka peroleh. Semakin jelas terungkap pula, praktek mafia di Negeri ini sudah memasuki lingkaran Istana yang baru setahun di pimpin Jokowi-JK.

Polemik ini kian meruncing, saat kebusukan-kebusukan pihak-pihak yang disebut namanya terungkap diranah publik. Tudingan demi tudingan dan bantahan demi bantahan mereka lakukan dan perjuangkan demi memulihkan citranya di mata publik.

Namun, apapun usaha yang mereka lakukan, publik semakin cerdas dengan adanya media yang secara terbuka dan independen memberitakan dan mengungkap praktek mafia yang sudah lama menggerogoti negeri ini.

Rakyat hanya bisa berharap, dengan terungkapnya kasus ini, para Penegak Hukum mampu menyelesaikan dan menghukum para pelaku, sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku. Jangan sampai kasus ini hanya dagelan semata dan pengalihan isu kepentingan pemerintah yang lain.

Kasus ini sekaligus mencoreng berbagai Lembaga Negara di mata dunia. Betapa tidak, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya membela kepentingan dan aspirasi rakyat justru ikut bermain dalam pusara mafia. Begitu pun Istana, sebagai Lembaga Eksekutif negara, pun disebut dalam percakapan itu bermain kepentingan dengan Asing.

Apakah para pemimpin kita ingin menjual NEGARA kepada Asing? Ataukah negeri ini secara terbuka dipersilakan dijajah oleh Asing?

Penulis: Biren Muhammad (Pimpinan Redaksi)

Sumber: BataraNews

Paket Umroh Murah